Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Senin, 29 September 2025 -
Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyambut baik keputusan pemerintah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Menurutnya, langkah ini penting untuk menangani kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Edy menegaskan bahwa penutupan dapur yang bermasalah hanyalah langkah awal, bukan solusi akhir.
"Penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan di hulu," kata Edy, Senin (29/9).
Baca juga:
Ia melihat penutupan sementara SPPG ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk membangun sistem pengawasan yang lebih kuat dan akuntabel.
Selanjutnya, Edy menyoroti masalah pengawasan Program MBG. Pengawasan tidak boleh sebatas izin, tetapi harus mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat MBG.
Pengawasan yang menyeluruh ini, kata legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu, hanya bisa tercapai jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melalui puskesmas dan Dinas Kesehatan (Dinkes), bersinergi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Puskesmas dan Dinkes dinilai memiliki infrastruktur yang memadai di tingkat daerah.
Edy mengkritik bahwa selama ini kementerian dan lembaga terkait cenderung berjalan sendiri-sendiri, dan Badan Gizi Nasional (BGN) justru lebih memprioritaskan kuantitas SPPG daripada kualitas.
“Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN (Badan Gizi Nasional) lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” kritik Edy.
Baca juga:
Prabowo Beri Arahan Teknis Perbaikan MBG Terkait Banyak Kasus Keracunan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengumumkan penutupan sementara SPPG pengelola dapur MBG yang bermasalah menyusul kasus keracunan di berbagai daerah.
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara dilakukan evaluasi dan investigasi,” ucap Zulhas dalam Konferensi Pers Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).
Evaluasi dan investigasi tersebut meliputi faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
