PDI Perjuangan Sebut Haram Jabatan Jaksa Agung Diberikan ke Partai Politik

Kamis, 01 Agustus 2019 - Eddy Flo

MerahPutih.Com - Saran dan masukan sejumlah pihak termasuk pengamat politik agar posisi Jaksa Agung sebaiknya diberikan kepada kalangan profesional atau jaksa karir, rupanya senada dengan sikap PDI Perjuangan.

Partai pemenang Pemilu 2019 ini tampaknya kurang sreg jika jabatan Jaksa Agung pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo diisi kader partai politik.

Baca Juga: Pengamat Politik Usulkan Presiden Tidak Pilih Jaksa Agung dari Partai Politik

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penegakan hukum tidak hanya untuk kepentingan politik tertentu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Ist)

"Itu enggak boleh. Penempatan jabatan strategis harus diberlakukan kepada mereka-mereka yang punya tanggung jawab dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

PDIP, dia melanjutkan, mendorong posisi Jaksa Agung diberikan kepada profesional dari internal lembaga/kementerian negara negara terkait.

Hasto melanjutkan, perlu kedewasaan, tanggung jawab dan integritas bagi setiap pengisi kursi jaksa agung. Karena itu, PDIP mendorong penempatan jabatan strategis terutama bidang hukum harus diisi oleh mereka yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.

"Tanpa intervensi politik, kekuasaan dari pihak tertentu karena kami percaya dari pengalaman PDIP, kekuasaan tidak bisa dibangun di jalan pintas dengan menggunakan instrumen hukum. Tidak bisa," jelas dia.

Baca Juga: Jaksa Agung Idealnya dari Jaksa Karir dan Independen

Lebih lanjut kata Hasto, PDIP sejak dulu memberikan ruang kepada pegawai kementerian yang potensial untuk menjadi pimpinan. Menurut dia, hal itu akan membawa stabilitas dalam sistem pembangunan.

Hasto juga menyadari saat ini banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan Jaksa Agung diisi oleh internal mereka. Menurut Hasto hal itu merupakan permintaan yang wajar demi membangun sistem dan komitmen yang sehat dalam penegakan hukum.

"Itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," pungkas Hasto Kristiyanto.(Knu)

Baca Juga: Pengamat Beberkan Alasan NasDem Ngotot Minta Jatah Kursi Jaksa Agung

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan