NasDem Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Surya Paloh Minta Rakyat Terima Konsekuensi Pro dan Kontra dengan Lapang Dada

Merajputih.com - Wacana untuk menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional saat ini memicu reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, berpendapat bahwa perdebatan mengenai usulan tersebut adalah hal yang wajar. Namun, ia menekankan pentingnya menilai sosok Soeharto secara objektif sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah perjalanan bangsa.

“NasDem sudah kasih pernyataan, sepakat itu. Enggak ada masalah,” tegas Surya Paloh kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/11).

Baca juga:

Citra Pembatasan Kebebasan Demokrasi hingga Isu KKN, Alasan Soeharto Ditolak Jadi Pahlawan Nasional

Menilai Kontribusi dan Kontroversi

Paloh menyatakan pihaknya memahami potensi perdebatan publik yang timbul dari wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Meskipun demikian, ia menilai polemik yang muncul harus disikapi dengan kedewasaan politik dan melihat dari sisi positif.

Sebagai mantan politisi Golkar, Paloh mengakui bahwa selama 32 tahun masa jabatannya sebagai kepala negara, Soeharto memegang peran besar dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional.

Menurutnya, kontribusi Soeharto terhadap fondasi ekonomi dan infrastruktur masih sulit untuk dinafikan, dan manfaatnya masih dirasakan hingga kini.

“Presiden kedua, saya pikir dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasannya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran, arti keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini,” tutur Paloh.

Meski demikian, Paloh tidak menampik bahwa periode pemerintahan Orde Baru juga diwarnai oleh berbagai kekurangan, termasuk kesalahan dan kekeliruan kebijakan.

Baca juga:

Soeharto Diusulkan Pahlawan Nasional, Titiek Sebut Satu Fraksi DPR Menolak

Namun, ia menekankan bahwa dalam menyikapi sejarah, bangsa harus mampu menempatkan penilaian secara proporsional dan adil.

Paloh menegaskan, Partai NasDem memandang usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan hanya soal figur semata, melainkan sebagai momentum untuk menumbuhkan sikap objektif dan adil dalam menilai sejarah bangsa.

“Pasti banyak kekurangan, kesalahan, kesilapan, tapi sekali lagi memang, kalau kita mau membawa gerakan perubahan tentu kita mencoba untuk bisa selalu menempatkan faktor objektivitas itu, yang mungkin harus kita hargai bersama,” katanya.