MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari menyatakan dukungannya terhadap langkah inovatif pemerintah yang akan menerapkan bahan bakar campuran biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai bagian penting dalam mendorong kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Meski demikian, Ratna mengingatkan agar implementasi B50 tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian yang matang.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam mendorong inovasi energi melalui B50. Namun, harus dipastikan bahwa seluruh produk B50 yang beredar benar-benar aman. Jangan sampai masyarakat dirugikan, apalagi jika justru menyebabkan kerusakan pada kendaraan,” tegas Ratna di Jakarta, Senin (6/4).
Ia menekankan pentingnya uji coba komprehensif, termasuk pengujian pada berbagai jenis kendaraan dan kondisi operasional di lapangan sebelum B50 diterapkan secara komersial luas. “Pemerintah harus transparan dalam hasil uji coba. Libatkan juga produsen otomotif dan lembaga independen agar hasilnya kredibel. Ini bukan sekadar soal energi, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik,” tambahnya.
Di sisi lain, Ratna, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPP PKB Bidang Sumber Daya Alam, mendesak pemerintah menstabilkan harga sawit. Berdasarkan sejumlah laporan, Ratna menyoroti harga tandan buah segar (TBS) di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat justru mengalami penurunan menjelang kebijakan ini diberlakukan.
Baca juga:
Biodiesel 50 Bakal Tekan Harga Sawit Petani, SPKS Desak Pemerintah Hati-Hati
"Tentu situasi ini tidak boleh sampai memunculkan paradoks, ketika negara berupaya menyerap lebih banyak sawit untuk ketahanan energi, petani justru menghadapi ketidakpastian harga yang berpotensi merugikan," ujarnya.
Ratna juga menyoroti pentingnya kesiapan industri pendukung, khususnya pembangunan pabrik metanol sebagai bagian dari mandatori B50. Ia mendorong agar pembangunan infrastruktur tersebut dipercepat dan tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. “Kalau pemerintah serius dengan B50, pembangunan pabrik metanol harus dikebut. Jangan sampai kebijakan sudah jalan, tapi industrinya belum siap. Ini harus sinkron,” ujarnya.
Ratna juga memberikan catatan kritis agar kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga pada keberlanjutan dan efisiensi. “Kita tidak boleh hanya mengejar angka bauran energi. Hal yang lebih penting yakni memastikan kebijakan ini berkelanjutan, efisien, dan tidak membebani masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan skema mitigasi risiko, termasuk jika terjadi dampak teknis di lapangan," ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong adanya peta jalan yang jelas, insentif bagi industri, serta edukasi publik terkait dengan penggunaan B50. Ia menegaskan DPR akan terus mengawal kebijakan ini agar berjalan optimal, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Perlu peta jalan yang terukur, insentif bagi pelaku industri, dan edukasi yang masif kepada masyarakat. Dengan begitu, B50 tidak hanya jadi kebijakan ambisius, tapi benar-benar berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Kementan Dorong Peningkatan Produksi Sawit Buat Biodiesel 50