Kualitas Kenegarawanan Hakim MK Dipertaruhkan di Sidang PHPU Presiden
Jumat, 19 April 2024 -
MerahPutih.com - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menggelar Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu 2024, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, wibawa Mahkamah Konstitusi (MK) telah runtuh akibat putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah aturan syarat capres-cawapres.
"Keruntuhan kepercayaan politik terhadap MK akibat perkawinan politik, yaitu antara eks Ketua MK yang sudah dipecat dalam Putusan Nomor 90 tahun 2023,” kata Busyro yang hadir secara virtual.
Baca juga:
Busyro menyebut, putusan MK no. 90 menjadi karpet merah bagi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
“Putusan ini bukti adanya penghambaan MK untuk Gibran, demi cawapres," ujarnya.
Menurut Busyro, prinsip kompetensi, kapasitas, integritas dan profesionalitas sebagai standar memimpin Indonesia dinistakan melalui putusan MK.
"Secara telanjang dinistakan dalam putusan MK tersebut. Demi penghambaan berhala politik bernama dinasti nepotisme politik keluarga presiden," tegasnya.
Baca juga:
Senin, Hakim Tunggal Agung Pimpin Sidang Perdana Praperadilan Eks Karutan KPK
Dalam sidang tersebut, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan Pemilu 2024 diwarnai berbagai kecurangan sebagai dampak keterlibatan Jokowi.
"Praktik, proses, dan pelaksanaan pemilu 2024 yang penuh kekumuhan, kecurangan, keculasan, brutalitas, dan rasa malu yang ludes dampak langsung politik cawe-cawe Presiden RI," ungkapnya.
Oleh karena itu, Busyro berharap hakim MK memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Presiden dengan mempertimbangkan realitas sosiologis rakyat.
"Diperlukan ruh dan spirit purifikasi yuridis filosofis sebagaimana teks luhur dengan penuh adab di dalam pembukaan UUD 1945," imbuhnya.
Baca juga:
Amicus Curiae Sengketa Pemilu Sudah Didalami Hakim MK, Termasuk Punya Megawati
Busyro juga berharap hakim MK mengedepankan sikap kenegarawanan dengan menganggap hasil Pemilu 2024 tidak memiliki keabsahan secara etika dan moral serta politik dan hukum.
"Putusan seperti ini kelak akan mengubah situasi bangsa dari derita adab dan derita rakyat, kembali ke puncak tertinggi keadaban bangsa dan daulat rakyat yang hakiki dan sekaligus merupakan peluang emas bangkitnya public trust kepada kualitas kenegarawanan delapan hakim di MK,” pungkasnya. (Pon)
