Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres

Wapres Gibran Rakabuming Raka.(foto: SetWapres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan penerapan asas praduga keabsahan dalam proses verifikasi dokumen pencalonan perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian untuk menjaga validitas, akurasi, dan kebenaran data yang diajukan.

MK juga menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Mahkamah menilai certificate of attendance, catatan akademik, dan dokumen lain yang terungkap dalam persidangan tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menilai pemeriksaan dokumen pencalonan perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian.

Baca juga:

Kontak Tembak dengan Polisi di Depan KPU Yahukimo, 4 Pentolan KKB Papua Tewas di Tempat

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan KPU menghormati Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada Selasa (6/10), baik amar maupun seluruh pertimbangan hukumnya.

KPU menghormati seluruh pertimbangan tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan. KPU juga menghormati pelaksanaan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

kata Afifuddin.

KPU, menurut dia, tetap berkomitmen memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan arsip dan dokumen yang tersedia.

Pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024, KPU melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya.

Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran, KPU menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 sebagai dasar penilaian administratif.

Menurut KPU, surat penyetaraan tersebut diperlakukan sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan atau presumption iustae causa, yakni keputusan administratif dianggap sah sepanjang belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang.

KPU menjelaskan dasar pemeriksaannya ketika itu mempertimbangkan bahwa surat penyetaraan diterbitkan kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri.

Selain itu, dokumen yang sama sebelumnya telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta 2020 serta belum dicabut atau dibatalkan ketika verifikasi dokumen pencalonan Pilpres 2024 dilakukan.

Afifuddin mengatakan Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul dan/atau instansi yang berwenang.

Namun, KPU menyatakan pada pemeriksaan tahun 2023 tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut berdasarkan instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen.

KPU juga menyatakan ketika itu tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen tersebut, baik secara langsung maupun melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Atas dasar itu, KPU menilai pada saat verifikasi tidak terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) PKPU tersebut.

KPU menyatakan berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil verifikasi ketika itu, persyaratan pendidikan Gibran memenuhi syarat.

Afifuddin menegaskan, KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan.

#KPU #Ijazah Gibran #Mahkamah Konstitusi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Transisi Politik Gibran Berhenti Tengah Berlangsung, Investor Butuh Kepastian Agenda Ekonomi
Investor membutuhkan kepastian agenda ekonomi, regulasi dan proyek strategis pemerintah tetap berjalan tanpa perubahan arah yang mendadak
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Transisi Politik Gibran Berhenti Tengah Berlangsung, Investor Butuh Kepastian Agenda Ekonomi
Indonesia
Cuma 22 Menit Gibran Berada Di MPR Serahkan Surat Mundur
Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto saat ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, dan setelah itu Wapres akan bertolak ke Senayan untuk bertemu Pimpinan MPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Cuma 22 Menit Gibran Berada Di MPR Serahkan Surat Mundur
Indonesia
Rute Wapres Gibran Sebelum Ajukan Surat Mundur ke MPR
Sebelum Gibran tiba, sejumlah tim dari Sekretariat Wakil Presiden pun tampak sudah tiba terlebih dahulu di Kompleks Parlemen, Senayan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Rute Wapres Gibran Sebelum Ajukan Surat Mundur ke MPR
Indonesia
Stand by MPR Tunggu Surat Mundur Wapres Gibran
Gibran rencananya tiba ke parlemen sekitar pukul 11.00 WIB. Namun, dia belum memastikan tujuan kedatangan Gibran ke MPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Stand by MPR Tunggu Surat Mundur Wapres Gibran
Indonesia
Di Bulan 11 Tanggal 12 dan Jam 11.00 WIB Ini, Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke MPR
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (11/12).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
Di Bulan 11 Tanggal 12 dan Jam 11.00 WIB Ini, Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke MPR
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Saat Isu Mundur dari Wapres Ramai, Instagram Gibran Justru Banjir Unggahan
Instagram Gibran Rakabuming Raka mendadak memuat 26 unggahan dalam enam jam. Isinya beragam aktivitas Wapres di tengah sorotan isu politik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Saat Isu Mundur dari Wapres Ramai, Instagram Gibran Justru Banjir Unggahan
Indonesia
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Benarkah Presiden Prabowo tolak Gibran mundur dari jabatan Wapres? Temukan klarifikasi Istana, alasan pengunduran diri, hingga nasib keabsahan ijazah Gibran di PTUN di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Bagikan