Merahputih.com - Ketua Umum Forum Hukum Laut Indonesia (FHLI) Fadli Rumakefing menilai bahwa keberadaan kapal keamanan milik Tiongkok di perairan Natuna adalah bentuk bahwa pemerintah negeri Tirai Bambu itu tengah mempermainkan Indonesia.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Karno itu meminta dengan sangat kepada pemerintah Indonesia untuk bisa memisahkan mana berkawan dan mana menjaga kedaulatan negara.
“Indonesia boleh berkawan atau bersahabat dengan Tiongkok dan negara manapun. Akan tetapi jika sudah berkaitan dengan kedaulatan negara yang sengaja dipermainkan, maka pemerintah jangan segan-segan untuk bertindak lebih tegas,” tegas Fadli dalam keterangannya kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Minggu (5/1).
Baca Juga
Kata Prabowo dan Luhut Soal Klaim Tiongkok atas Perairan Natuna
Bahkan ia menilai jika protes pemerintah Indonesia sebagai negara yang berdaulatan baik di darat, udara, dan laut tidak cukup dengan nota protes yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ke Beijing.
“Pemerintah harus ada langkah serta upaya upaya yang tegas terhadap perbuatan Tiongkok di laut Natuna,” jelas dia.
Ia menilai, Indonesia jangan sampai melupakan sejarah bahwa telah kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan.
"Hal ini harusnya menjadi catatan penting terhadap kedaulatan indonesia sebagai negara kepulauan,” imbuh Fadli.
Fadli menyebutkan bahwa selain Indonesia, ada beberapa negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia pernah diganggu juga oleh Tiongkok.
Baca Juga
Coast Guard Tiongkok Masuk Laut Natuna, TNI Siagakan Pasukan Tempur dan Tiga KRI
Oleh karena itu, ia pun berharap agar pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertahanan untuk sesegara melakukan upaya preventif demi penyelamatan terhadap laut Natuna.
“Buatlah satu aturan khusus terhadap aktifitas di laut Natuna, baik di sektor keamanan dan perikanan yang berkaitan dengan aktifitas laut Natuna,” harapnya. (Knu)