Berita Indonesia

Karyawan Garuda Diminta Tak Ikut Berpolemik Dalam Kasus Penyelundupan Motor Harley

Minggu, 08 Desember 2019 - Andika Pratama

MerahPutih.com - Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia meminta para karyawan tak terpengaruh dengan adanya polemik penyelundupan onderdil motor besar yang diduga melibatkan direksinya.

Mereka meminta karyawan tetap melakukan layanan yang terbaik kepada para pengguna jasa penerbangan meski kemungkinan terpengaruh oleh kasus penyelundupan motor Harley Davidson.

Baca Juga

Menhub Lagi Hitung Denda untuk Garuda, Berapa Ya Kira-Kira?

Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol menyebut, permintaan inj untuk melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan dan menjaga nama baik Garuda serta bangsa Indonesia itu merupakan salah satu hasil dari pertemuan Menteri BUMN-Dewan Komisaris Garuda.

Poin penting lainnya dalam pertemuan itu adalah keputusan untuk memberhentikan sementara direksi Garuda yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus penyelundupan tersebut.

"Kami mengharapkan operasional Garuda tidak akan terganggu dan berlangsung normal seperti biasa karena kegiatan sehari-hari akan diemban oleh pelaksana tugas direksi," kata Sahala kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/12).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani didampingi Menteri BUMN, Erick Thohir merilis barang bukti komponen motor Harley Davidson buatan tahun 1972 dan dua sepeda Brompton yang merupakan dugaan penyelundupan yang dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra dengan pesawat baru Airbus A330-900 milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (5/12/2019). Petugas DJBC Bandara Soekarno-Hatta menemukan sejumlah koper berisi komponen motor Harley Davidson buatan 1972 dan dua sepeda Brompton yang tidak declare cargo bea cukai di lambung pesawat baru Airbus A330-900 milik PT Garuda Indonesia. Barang bukti penyelundupan tersebut diakui milik Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra. Total potensi kerugian negara kalau tidak declare Rp532 juta sampai Rp1,5 miliar. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Menteri Keuangan, Sri Mulyani didampingi Menteri BUMN, Erick Thohir merilis barang bukti komponen motor Harley Davidson buatan tahun 1972 dan dua sepeda Brompton yang merupakan dugaan penyelundupan yang dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra dengan pesawat baru Airbus A330-900 milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Gedung Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (5/12/2019). Petugas DJBC Bandara Soekarno-Hatta menemukan sejumlah koper berisi komponen motor Harley Davidson buatan 1972 dan dua sepeda Brompton yang tidak declare cargo bea cukai di lambung pesawat baru Airbus A330-900 milik PT Garuda Indonesia. Barang bukti penyelundupan tersebut diakui milik Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra. Total potensi kerugian negara kalau tidak declare Rp532 juta sampai Rp1,5 miliar. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Permintaan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan dan menjaga nama baik Garuda serta bangsa Indonesia kepada para pilot dan kru kabin ini merupakan salah satu hasil dari pertemuan Menteri BUMN-Dewan Komisaris Garuda.

Baca Juga

Diduga Selundupkan Onderdil Harley, PT Garuda Indonesia Bakal Disanksi

Sahala mengharapkan operasional Garuda tidak akan terganggu dan berlangsung normal seperti biasa karena kegiatan sehari-hari akan diemban oleh pelaksana tugas direksi.

Meski demikian, Sahala tidak mau mengungkap nama direksi yang diberhentikan sementara karena hal ini masih dalam proses penyelidikan lanjutan oleh Komite Audit Dewan Komisaris Garuda.

Ia juga belum mau menyebut nama pelaksana tugas yang akan mengisi posisi direksi yang lowong.

"Kami sedang membahas siapa yang terbaik," kata Sahala.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers yang dilakukan secara bersama-sama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Bea Cukai serta Komisi XI DPR RI, pada Kamis (5/12), menyatakan bahwa kasus Harley ilegal tersebut menyalahi tata kelola korporasi yang baik.

Baca Juga

KPK Temukan Aliran Dana Rp100 Miliar Mengalir ke Sejumlah Pejabat Garuda Indonesia

Dewan Komisaris Garuda Indonesia telah menyampaikan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. DEKOM/SKEP/011/2019 5 Desember 2019 yang menetapkan Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Utama Garuda Indonesia di samping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, menyusul pencopotan Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia yang berlaku sejak 5 Desember 2019. (Knu)

Bagikan

Baca Original Artikel

Berita Terkait

Pilihan Editor

Bagikan