Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, DPR: Jangan Ulangi Dosa Masa Lalu

Senin, 26 Agustus 2019 - Andika Pratama

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

"Hal ini sekaligus menghentikan polemik dan perdebatan terkait dengan wacana pemindahan ibu kota," kata Achmad Baidowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/8).

Baca Juga

Jokowi: Beban Jakarta Sudah Berat

Wasekjen PPP menilai, Pemerintah bisa meniru pola negara-negara lain ketika melakukan pemindahan ibu kota. "Misalnya, Brazil, Australia, India, Myanmar bahkan Turki," jelas dia.

Politisi yang karib disapa Awiek ini juga mengharapkan agar pemerintah pusat memperhatikan tata ruang dan pengendalian penduduknya setelah ibukota baru Indonesia secara resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (ppp.or.id) (ANTARA/ppp.or.id/aa)
Wasekjen PPP Achmad Baidowi (ppp.or.id) (ANTARA/ppp.or.id/aa)

Baca Juga

Mendagri Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Sudah Lalui Kajian yang Berlapis-lapis

Ia berharap ibu kota baru Indonesia tersebut justru malah mengulang dosa ibu kota sebelumnya terkait dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi hingga menimbulkan kemacetan baru serta polusi dan banjir.

"Selanjutnya harus dipikirkan di kota yang baru adalah tata ruang, serta pengendalian kepadatan penduduk. Kota baru jangan sampai mengulang persoalan serupa yang melanda Jakarta seperti; macet, banjir, polusi, kepadatan," ujarnya.

"Karena tipikal masyarakat Indonesia biasanya mendekat kepada pusat aktivitas pemerintahan. Sehingga harus betul-betil ada pengendalian terhadap kawasan tersebut," imbuh Awiek.

Selain itu anggota Komisi II DPR RI ini juga berharap agar pemerintahan Jokowi tidak mengabaikan Jakarta sebagai pusat segala sektor saat ini.

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet serta Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan pernyataan di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8) (Desca Lidya Natalia)
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet serta Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan pernyataan di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8) (Desca Lidya Natalia)

Baca Juga

Kaltim Ditunjuk Jadi Ibu Kota Negara, Isran Noor: Mau Tak Mau Harus Siap

"Penanganan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota, (yakni) enjadikan pusat kota bisnis dan perdagangan harus jelas konsepnya. Jangan sampai nanti aktivitas bisnis dan perdagangan ikut mendekat ke kawasan ibu kota (baru), sehingga nantinya Jakarta menjadi kota yang meredup," tegas Awiek. (Knu)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan