Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.
"Hal ini sekaligus menghentikan polemik dan perdebatan terkait dengan wacana pemindahan ibu kota," kata Achmad Baidowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/8).
Baca Juga
Jokowi: Beban Jakarta Sudah Berat
Wasekjen PPP menilai, Pemerintah bisa meniru pola negara-negara lain ketika melakukan pemindahan ibu kota. "Misalnya, Brazil, Australia, India, Myanmar bahkan Turki," jelas dia.
Politisi yang karib disapa Awiek ini juga mengharapkan agar pemerintah pusat memperhatikan tata ruang dan pengendalian penduduknya setelah ibukota baru Indonesia secara resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu.
Baca Juga
Mendagri Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Sudah Lalui Kajian yang Berlapis-lapis
Ia berharap ibu kota baru Indonesia tersebut justru malah mengulang dosa ibu kota sebelumnya terkait dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi hingga menimbulkan kemacetan baru serta polusi dan banjir.
"Selanjutnya harus dipikirkan di kota yang baru adalah tata ruang, serta pengendalian kepadatan penduduk. Kota baru jangan sampai mengulang persoalan serupa yang melanda Jakarta seperti; macet, banjir, polusi, kepadatan," ujarnya.
"Karena tipikal masyarakat Indonesia biasanya mendekat kepada pusat aktivitas pemerintahan. Sehingga harus betul-betil ada pengendalian terhadap kawasan tersebut," imbuh Awiek.
Selain itu anggota Komisi II DPR RI ini juga berharap agar pemerintahan Jokowi tidak mengabaikan Jakarta sebagai pusat segala sektor saat ini.
Baca Juga
Kaltim Ditunjuk Jadi Ibu Kota Negara, Isran Noor: Mau Tak Mau Harus Siap
"Penanganan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota, (yakni) enjadikan pusat kota bisnis dan perdagangan harus jelas konsepnya. Jangan sampai nanti aktivitas bisnis dan perdagangan ikut mendekat ke kawasan ibu kota (baru), sehingga nantinya Jakarta menjadi kota yang meredup," tegas Awiek. (Knu)
