Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, DPR: Jangan Ulangi Dosa Masa Lalu
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi. Foto: ppp.or.id
MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.
"Hal ini sekaligus menghentikan polemik dan perdebatan terkait dengan wacana pemindahan ibu kota," kata Achmad Baidowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/8).
Baca Juga
Jokowi: Beban Jakarta Sudah Berat
Wasekjen PPP menilai, Pemerintah bisa meniru pola negara-negara lain ketika melakukan pemindahan ibu kota. "Misalnya, Brazil, Australia, India, Myanmar bahkan Turki," jelas dia.
Politisi yang karib disapa Awiek ini juga mengharapkan agar pemerintah pusat memperhatikan tata ruang dan pengendalian penduduknya setelah ibukota baru Indonesia secara resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu.
Baca Juga
Mendagri Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Sudah Lalui Kajian yang Berlapis-lapis
Ia berharap ibu kota baru Indonesia tersebut justru malah mengulang dosa ibu kota sebelumnya terkait dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi hingga menimbulkan kemacetan baru serta polusi dan banjir.
"Selanjutnya harus dipikirkan di kota yang baru adalah tata ruang, serta pengendalian kepadatan penduduk. Kota baru jangan sampai mengulang persoalan serupa yang melanda Jakarta seperti; macet, banjir, polusi, kepadatan," ujarnya.
"Karena tipikal masyarakat Indonesia biasanya mendekat kepada pusat aktivitas pemerintahan. Sehingga harus betul-betil ada pengendalian terhadap kawasan tersebut," imbuh Awiek.
Selain itu anggota Komisi II DPR RI ini juga berharap agar pemerintahan Jokowi tidak mengabaikan Jakarta sebagai pusat segala sektor saat ini.
Baca Juga
Kaltim Ditunjuk Jadi Ibu Kota Negara, Isran Noor: Mau Tak Mau Harus Siap
"Penanganan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibukota, (yakni) enjadikan pusat kota bisnis dan perdagangan harus jelas konsepnya. Jangan sampai nanti aktivitas bisnis dan perdagangan ikut mendekat ke kawasan ibu kota (baru), sehingga nantinya Jakarta menjadi kota yang meredup," tegas Awiek. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Kaltim Raih Penghargaan Penurunan Stunting Terbaik di Rakornas 2025, Gibran: Kuncinya Sinergi Pusat dan Daerah
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
KPK Tetapkan Ketua Kadin Kaltim Donna Faroek sebagai Tersangka
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK