Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup Versi OCCRP
Selasa, 31 Desember 2024 -
MerahPutih.com - Joko Widodo, Presiden ke-7 Indonesia, masuk daftar pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
OCCRP adalah lembaga jurnalis investigasi yang berdedikasi untuk mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi di seluruh dunia. Didirikan pada 2007, OCCRP bekerja sama dengan sejumlah media dan jurnalis independen untuk menghasilkan laporan investigatif yang mendalam dan komprehensif.
Hasil kerja OCCRP telah menerima berbagai penghargaan internasional dan prestisius atas kontribusinya dalam jurnalisme investigatif, termasuk mengungkap skandal keuangan berskala besar dan korupsi lintas negara.
Dalam laporan terbaru mereka, OCCRP membuka sejumlah nama yang masuk kategori "Person of the Year 2024" untuk kejahatan terorganisir dan korupsi.
Presiden Suriah, Bashar Al Assad, yang telah digulingkan, menempati posisi teratas dalam daftar ini.
Baca juga:
Lukisan Raja Bermahkota Jawa ‘Diberedel’, Jokowi: Negara Demokrasi Kritikan Seniman Kita Hargai
Nama-nama lain yang disebutkan termasuk Presiden Kenya, William Ruto; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha India, Gautam Adani.
Menurut OCCRP, penilaian ini didasarkan pada nominasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk juri, jurnalis, dan masyarakat umum.
"Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP," tulis laporan tersebut yang dirilis pada Selasa (31/12).
Finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah:
- Presiden Kenya, William Ruto
- Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo
- Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
- Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina
- Pengusaha India, Gautam Adani
Drew Sullivan, penerbit OCCRP, menegaskan bahwa korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kendali negara dan memperkuat pemerintahan otokratis.
Ia menyatakan bahwa pemerintahan yang korup cenderung melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, dan menjarah sumber daya alam, yang pada akhirnya menciptakan ketidakstabilan dan konflik.
"Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang penuh kekerasan atau revolusi berdarah," tegas Sullivan. (Pon)
Baca juga:
Ramai Penolakan PPN 12 Persen, Jokowi Justru Dukung Pemerintah
