Merahputih.com - Pemerintah secara resmi mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp12,8 triliun untuk insentif Ramadan dan Idulfitri 2026 guna menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan kebutuhan musiman.
Kebijakan yang mencakup bantuan pangan hingga diskon transportasi ini mendapat sorotan tajam dari DPR RI terkait akurasi data penerima dan efektivitas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai momentum Ramadan dan Lebaran memang selalu menjadi penggerak ekonomi daerah yang signifikan melalui kenaikan konsumsi. Kehadiran pemerintah melalui stimulus fiskal dianggap sebagai langkah wajar untuk merespons dinamika tersebut.
Baca juga:
Ekonomi Jakarta 2025 Tumbuh 5,21 Persen, Pramono: Insentif dan Kolaborasi Jaga Daya Beli
“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis, Selasa (24/2).
Validitas Data dan Kualitas Eksekusi
Meski mendukung langkah peringan beban rakyat, legislator asal Dapil DKI Jakarta I ini menekankan bahwa fungsi pengawasan akan diperketat. Fokus utama terletak pada validitas data distribusi agar bantuan tidak meleset dari sasaran yang membutuhkan.
“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya menjadi rutinitas tanpa evaluasi mendalam, mengingat seringnya muncul kendala implementasi pada penyaluran bantuan sosial di periode-periode sebelumnya.
Vitamin, Bukan Fondasi Ekonomi
Mengenai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, Anis memandang insentif ini hanya sebagai faktor pendukung (booster), bukan penggerak utama yang bersifat permanen. Menurutnya, daya beli yang berkelanjutan harus tetap bertumpu pada ketersediaan lapangan kerja.
Baca juga:
“Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.
Paket insentif yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini sendiri meliputi bantuan beras, minyak goreng, serta potongan tarif berbagai moda transportasi umum dan tol, serupa dengan skema yang diterapkan pada periode Natal 2025 lalu.