Insentif Ramadan dan Lebaran Rp12,8 Triliun Diharap Bukan Sekadar Musiman

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 24 Februari 2026
Insentif Ramadan dan Lebaran Rp12,8 Triliun Diharap Bukan Sekadar Musiman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pemerintah secara resmi mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp12,8 triliun untuk insentif Ramadan dan Idulfitri 2026 guna menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan kebutuhan musiman.

Kebijakan yang mencakup bantuan pangan hingga diskon transportasi ini mendapat sorotan tajam dari DPR RI terkait akurasi data penerima dan efektivitas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai momentum Ramadan dan Lebaran memang selalu menjadi penggerak ekonomi daerah yang signifikan melalui kenaikan konsumsi. Kehadiran pemerintah melalui stimulus fiskal dianggap sebagai langkah wajar untuk merespons dinamika tersebut.

Baca juga:

Ekonomi Jakarta 2025 Tumbuh 5,21 Persen, Pramono: Insentif dan Kolaborasi Jaga Daya Beli

“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis, Selasa (24/2).

Validitas Data dan Kualitas Eksekusi

Meski mendukung langkah peringan beban rakyat, legislator asal Dapil DKI Jakarta I ini menekankan bahwa fungsi pengawasan akan diperketat. Fokus utama terletak pada validitas data distribusi agar bantuan tidak meleset dari sasaran yang membutuhkan.

“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya menjadi rutinitas tanpa evaluasi mendalam, mengingat seringnya muncul kendala implementasi pada penyaluran bantuan sosial di periode-periode sebelumnya.

Vitamin, Bukan Fondasi Ekonomi

Mengenai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, Anis memandang insentif ini hanya sebagai faktor pendukung (booster), bukan penggerak utama yang bersifat permanen. Menurutnya, daya beli yang berkelanjutan harus tetap bertumpu pada ketersediaan lapangan kerja.

Baca juga:

Insentif Mobil Listrik 2026 Masih Digodok, Harga Mobil Hybrid Siap Meluncur Murah atau Malah Makin Mahal?

“Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.

Paket insentif yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini sendiri meliputi bantuan beras, minyak goreng, serta potongan tarif berbagai moda transportasi umum dan tol, serupa dengan skema yang diterapkan pada periode Natal 2025 lalu.

#DPR #DPR RI #Bantuan Insentif #Ramadan #Ramadan 2026
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Bagikan