Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Ini Saran ICW untuk DPR Terkait Kasus e-KTP

Zulfikar Sy - Kamis, 16 Maret 2017

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memulihkan hak rakyat yang terampas akibat proyek e-KTP yang saat ini terbengkalai, daripada harus mengajukan hak angket.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun mengatakan, e-KTP itu bukan sekadar nilai proyek yang besar dan uang negara yang hilang triliunan rupiah, tetapi ada hak konstitusi yang terampas di sana.

"Orang gak punya e-KTP itu bukan sekedar gak punya kartu identitas, tapi hak publiknya tercabut. Saat ini Undang-Undang Pilkada, dan Perbankan sudah mulai mensyaratkan e-KTP. Kalau dia gak punya e-KTP berarti akses dia terhadap pelayanan publik itu terputus," ujar Tama kepada merahputih.com di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Tama juga menyarankan agar DPR melakukan panggilan terhadap menteri dalam negeri untuk membicarakan masa depan e-KTP, agar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik tidak terganggu.

"Bukan malah buat hak angket untuk menggangu proses penegakan hukum. Itu kalau betul-betul mereka harapkan perbaikan," tandasnya.

Menurut Tama, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah proteksi hal itu. Penanganan perkara dan mempercepat proses penegakan hukum e-KTP itu bagian dari menyelamatkan masyarakat.

"Kalau memang betul dia (DPR) wakil rakyat, kan pertanyaannya yang dibutuhkan rakyat apa sih? Pertama, hak rakyat harus pulih. Kalau diinterupsi (hak angket) kemudian jadi lama. Itu akan mempersulit proses ini," pungkasnya. (Pon)

Berita terkait kasus e-KTP lain baca juga: KPK Minta Lima Orang Dicekal Terkait E-KTP

Baca Artikel Asli