Pejabat eselon tiga Direktorat Jenderal Pajak yang baru mengalami rotasi maupun mutasi bisa membangun reputasi bersih dan berintegritas.
"Ini masa di mana kita melakukan tugas penting dan berat, mengumpulkan penerimaan pajak dan saat yang sama membangun reputasi. Itu dua hal yang luar biasa sulit, karena kita akan tidak populer. Di sisi lain dituntut untuk profesional dengan integritas yang tidak bisa dikompromikan," kata Menkeu Sri Mulyani saat memberikan sambutan pelantikan pejabat eselon tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (27/3) seperti dikutip Antara.
Sri mengharapkan pascapelaksanaan amnesti pajak, para pejabat eselon tiga ini bisa bekerja secara cerdas, strategis, dan tidak melakukan pertemuan dengan para wajib pajak di luar jam kantor maupun luar lingkungan kantor.
"Saya tidak ingin mendengar ada staf dan pejabat yang merasa bisa bekerja secara sendiri apalagi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya mengambil wajib pajak yang bukan kliennya atau merasa bisa melakukan tugas-tugas tertentu," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menginginkan para kepala kantor, petugas pemeriksa maupun account representative melakukan pemungutan pajak secara resmi sesuai dengan proses bisnis, etika sebagai pejabat publik, dan tidak menyalahgunakan wewenang.
"Saya minta seluruh kantor mengawasi bukan mengintimidasi, mendorong staf yang ambisius, optimistis dengan kepercayaan diri namun 'proper'. Wajib pajak punya hak, kita harus hormati hak mereka. Fiskus juga punya hak dan kewajiban. Keduanya harus saling menghormati," tegasnya.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik ini belajar dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat pajak serta ditangani langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus itu berpotensi merusak integritas dan reputasi.