Ini Pesan Sri Mulyani pada Pejabat Ditjen Pajak yang Baru Dilantik

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 28 Maret 2017
Ini Pesan Sri Mulyani pada Pejabat Ditjen Pajak yang Baru Dilantik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jakarta, (26/7) Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pejabat eselon tiga Direktorat Jenderal Pajak yang baru mengalami rotasi maupun mutasi bisa membangun reputasi bersih dan berintegritas.

"Ini masa di mana kita melakukan tugas penting dan berat, mengumpulkan penerimaan pajak dan saat yang sama membangun reputasi. Itu dua hal yang luar biasa sulit, karena kita akan tidak populer. Di sisi lain dituntut untuk profesional dengan integritas yang tidak bisa dikompromikan," kata Menkeu Sri Mulyani saat memberikan sambutan pelantikan pejabat eselon tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (27/3) seperti dikutip Antara.

Sri mengharapkan pascapelaksanaan amnesti pajak, para pejabat eselon tiga ini bisa bekerja secara cerdas, strategis, dan tidak melakukan pertemuan dengan para wajib pajak di luar jam kantor maupun luar lingkungan kantor.

"Saya tidak ingin mendengar ada staf dan pejabat yang merasa bisa bekerja secara sendiri apalagi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya mengambil wajib pajak yang bukan kliennya atau merasa bisa melakukan tugas-tugas tertentu," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menginginkan para kepala kantor, petugas pemeriksa maupun account representative melakukan pemungutan pajak secara resmi sesuai dengan proses bisnis, etika sebagai pejabat publik, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

"Saya minta seluruh kantor mengawasi bukan mengintimidasi, mendorong staf yang ambisius, optimistis dengan kepercayaan diri namun 'proper'. Wajib pajak punya hak, kita harus hormati hak mereka. Fiskus juga punya hak dan kewajiban. Keduanya harus saling menghormati," tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik ini belajar dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat pajak serta ditangani langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus itu berpotensi merusak integritas dan reputasi.

#Sri Mulyani Indrawati #Menteri Keuangan #Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 28 menit lalu
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan