PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah berencana memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan bulanan di bawah Rp 10 juta.

Saat ini, fasilitas tersebut diperuntukkan bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Namun, mulai tahun depan, kebijakan tersebut akan diperluas kepada pekerja di seluruh sektor dengan ketentuan memiliki gaji di bawah Rp 10 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kamis (1/10), kebijakan tersebut akan dilanjutkan pada tahun depan dan diperkirakan mencakup sekitar 7,5 juta pekerja.

Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Pemerintah Kaji Penyesuaian PTKP

Sejalan dengan rencana perluasan fasilitas PPh 21, pemerintah juga mengkaji penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan memperhitungkan tingkat inflasi.

Airlangga mengatakan perhitungan terkait penyesuaian PTKP tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang disiapkan pemerintah tidak hanya menyasar PPh penghasilan perorangan, tetapi juga mencakup sejumlah sektor usaha.

Baca juga:

Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit

PPN Rumah hingga Rp 2 Miliar Dilanjutkan

Salah satu kebijakan yang juga direncanakan berlanjut adalah insentif di sektor perumahan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atau 0 persen.

Fasilitas tersebut direncanakan kembali diberikan pada 2027 untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar.

Aturan PPN Industri Perhiasan Disiapkan

Selain sektor perumahan, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian regulasi untuk industri perhiasan.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah berencana menetapkan standar baru terkait kadar logam mulia sebagai salah satu ketentuan pemberian fasilitas PPN.

"Itu nanti akan dibuat standar baru di mana mereka bisa memanfaatkan PPN dengan fasilitas logam mulianya di 99,9 (persen). Jadi ini akan ada perbaikan daripada PP (Peraturan Pemerintah)," tuturnya.

Program Magang dan Vokasi Berlanjut

Selain kebijakan perpajakan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program ekonomi yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun depan.

Salah satunya adalah kelanjutan Program Magang Nasional yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan dengan target 150 ribu peserta.

Program vokasi juga akan dilanjutkan dengan sasaran 300 ribu orang.

Pemerintah juga menyiapkan kelanjutan kebijakan terkait jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), termasuk diskon iuran yang telah diberikan pada tahun ini.

Baca juga:

Perintah Langsung Prabowo, Skema Cicilan KPR 40 Tahun Bukan untuk Ditawar-tawar Lagi

Skema JKP Disesuaikan Berdasarkan Upah

Sementara itu, manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) selama enam bulan akan disesuaikan berdasarkan kelompok tingkat upah.

Untuk pekerja dengan upah sekitar Rp 2,3 juta, manfaat JKP selama enam bulan akan diberikan sebesar Rp 2,3 juta per bulan.

Kemudian, bagi pekerja dengan upah di atas Rp 2,3 juta hingga kurang dari Rp 3,6 juta, manfaat yang diberikan juga sebesar Rp 2,3 juta.

Adapun pekerja dengan tingkat upah lebih tinggi, sekitar Rp 3,8 juta, akan mendapatkan manfaat JKP sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan.

Namun, Airlangga mengatakan skema tersebut masih dimatangkan bersama Kementerian Keuangan.

KPR Subsidi untuk Pekerja Bergaji Rp 17 Juta

Pemerintah juga berencana menyiapkan program baru berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi pekerja dengan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta per bulan.

Kelompok tersebut akan diberikan fasilitas KPR dengan bunga 6 persen untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp 500 juta.

"Jadi, sebelumnya program ini disiapkan untuk mereka yang menjadi UMKM, penghasilannya tidak tetap, tapi berusaha. Sekarang, (program ini) untuk mereka yang berpenghasilan tetap," pungkasnya. (Asp)

#PPh 21 #Airlangga Hartarto #Pajak #KPR #Program Magang Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Magang Nasional Batch 3 Dibuka 31 Oktober 2026, Simak Jadwal dan Tahapan Pendaftarannya
Magang Nasional Batch 3 Angkatan II 2026 membuka pendaftaran lowongan pada 31 Oktober. Simak jadwal seleksi, tahapan pendaftaran, dan uang saku peserta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Magang Nasional Batch 3 Dibuka 31 Oktober 2026, Simak Jadwal dan Tahapan Pendaftarannya
Berita
Cara Daftar Magang Kemenaker 2026 di MagangHub, Pendaftaran Dibuka Hari Ini
Cara daftar Magang Kemenaker 2026 melalui MagangHub SIAPKerja. Simak tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelayakan, dan jadwal seleksi peserta.
ImanK - Selasa, 27 Oktober 2026
Cara Daftar Magang Kemenaker 2026 di MagangHub, Pendaftaran Dibuka Hari Ini
Bagikan