MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang menganggarkan Rp 305 juta untuk pengadaan burung merpati dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI.
ICW menyebutkan, Indoglobal Multi Karya memenangi pengadaan tersebut.
Baca juga:
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Staf Investigasi ICW, Z. Azhim Syah menilai, pemerintah menggelar pengadaan tersebut secara berlebihan di tengah kondisi anggaran negara yang mengalami efisiensi.
Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran.
kata Azhim, Kamis (20/8)
Selain itu, ICW turut menyoroti bencana besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, serta proses perbaikan dan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera yang hingga kini belum tuntas.
ICW tak Temukan Pengadaan Penanganan Bencana
ICW juga menelusuri realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, ICW mengaku tidak menemukan satu pun paket pengadaan untuk kebutuhan penanganan bencana di kedua lembaga tersebut.
"Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan," ujar Azhim.
Menurut Azhim, persoalan pengadaan burung merpati tersebut bukan sekadar menyangkut anggaran Rp 305 juta. Dia menilai pengadaan itu menunjukkan pemerintah belum mengelola anggaran berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat.
Baca juga:
Angkat Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Menkeu Janji Anggaran Gaji Tersedia
"Persoalannya bukan semata pada nominal Rp 305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," kata dia.
ICW meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
"Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," kata Azhim. (Pon)