Merahputih.com - Pemerintah diminta untuk transparan menjelaskan komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam perjanjian dagang bilateral demi melindungi kesejahteraan petani lokal.
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menegaskan bahwa langkah pengawasan ini bertujuan memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu stabilitas harga gabah di tingkat produsen serta menjaga arah kedaulatan pangan nasional.
Baca juga:
Prabowo Akhiri Puasa 5 Tahun Impor Beras dari AS, Tunjukkan Simbol Komitmen RI
Meskipun volume 1.000 ton tergolong kecil dibandingkan total produksi nasional, Johan menekankan bahwa setiap kebijakan perdagangan pangan strategis wajib diawasi secara ketat.
Hal ini dilakukan guna mencegah munculnya gejolak pasar yang berpotensi menekan harga di tingkat petani, terutama saat masa panen tiba.
"Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri," ujar Johan dalam keterangannya, Jumat (27/2).
Fokus Swasembada dan Peran Bulog
Komisi IV DPR RI berencana memanggil pihak pemerintah dalam forum resmi untuk meminta penjelasan teknis terkait urgensi impor tersebut. Johan mengingatkan bahwa penguatan swasembada harus menjadi prioritas utama, di mana peran Bulog perlu dioptimalkan dalam menyerap hasil panen rakyat secara maksimal.
Baca juga:
Beras dan Minyak Goreng Mulai Naik, Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Sembako
"Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi," tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.
Pihaknya berjanji akan terus mengawal dinamika perdagangan global agar tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil, sekaligus memastikan stabilitas pangan nasional tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi internasional.