MerahPutih.com - Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono menyesalkan, langkah Presiden Jokowi (Jokowi), yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menekan penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi prioritas. Ia menilai Luhut tak mengerti persoalan kesehatan.
"Seharusnya yang ditugaskan Menkes. Kementerian yang mengerti tupoksinya. Memangnya Pak Luhut ngerti? Ngerti, ngerti merintah," kata Pandu dalam diskusi daring, Jumat (18/9).
Baca Juga
PKS Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani COVID-19
Menurut Pandu, seharusnya Jokowi menugaskan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengerti soal pandemi. Namun, kata dia, saat ini arah penanganan pandemi justru lebih ke arah operasi yustisi.
"Beliau kan tentara. Jadi manajemen ini sekarang manajemen operasi. Bahasanya operasi yustisi dan lain lain," tegas dia.
Pandu memprediksi durasi pandemi ini bisa sangat panjang. Bahkan, dampaknya bisa sampai 2024, di ujung pemerintahan Jokowi. Apalagi, jika pemerintah atau negara tidak langsung turun tangan.
"Pandemi ini bakal panjang bisa 5 tahun selama pemerintah Pak Jokowi dan dampaknya. Misalnya pandemi bisa diselesaikan pertengahan 2022 dampaknya bisa panjang sekali. Supaya berhasil, negara yang harus merespons," kata dia.
Baca Juga
Obat ARV Tersendat, ODHA Berhadap Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sukses
Sebelumnya, Jokowi menunjuk Luhut dan Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo untuk menekan penyebaran COVID-19 di sembilan provinsi . Adapun 9 provinsi yang menjadi prioritas itu yakni, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut dan ditambah Papua. (Pon)