Merahputih.com - Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menempuh langkah evaluasi ketat terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah akibat dari sejumlah siswa diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah korektif ini bertujuan memastikan seluruh distribusi makanan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan nasional guna menghindari risiko keracunan.
Baca juga:
72 Siswa Keracunan MBG, BGN Tutup Sementara SPPG Pondok Kelapa 2
Prioritas Keamanan Pangan dan Sertifikasi Higiene
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan penghentian sementara operasional sejumlah SPPG yang terindikasi melanggar prosedur.
Fokus utama evaluasi ini menyasar pada kepemilikan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta aspek sanitasi lingkungan kerja yang wajib dipenuhi oleh pelaksana di lapangan.
"Langkah korektif ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses penjaminan mutu. Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang harus dijaga kualitas dan keamanannya," ujar Netty, Senin (6/4).
Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa tindakan tegas terhadap unit layanan yang bermasalah merupakan bentuk tanggung jawab negara. Keamanan makanan merupakan isu sensitif yang memerlukan respons cepat agar tidak merusak reputasi program strategis pemerintah tersebut.
Pendampingan Pelaksana dan Pengawasan Berkelanjutan
Meski mendukung penindakan tegas, Netty mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan aspek pembinaan. BGN perlu memberikan pendampingan intensif bagi pengelola SPPG agar mampu memenuhi standar berkelanjutan tanpa menghambat distribusi gizi kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Baca juga:
Kasus Keracunan MBG di Jakarta Timur, BGN Minta Maaf dan Tanggung Biaya Pengobatan Korban
"Selain penindakan, perlu juga ada pembinaan dan pendampingan agar pelaksana program dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara berkelanjutan," jelasnya.
Data terbaru menunjukkan tren penurunan jumlah SPPG bermasalah dalam beberapa pekan terakhir. Netty mengapresiasi perbaikan tersebut namun tetap mendorong penguatan sistem pengawasan yang merata di seluruh Indonesia.
Menurutnya, transparansi informasi menjadi kunci utama guna menjaga kepercayaan publik terhadap keberlangsungan program gizi nasional ini.