Dituding Berbohong Soal Harun Masiku, Praktisi Hukum Tuntut Menteri Yasonna Dicopot
Kamis, 23 Januari 2020 -
MerahPutih.Com - Praktisi Hukum Petrus Selestinus mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly harus dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM RI.
Petrus mengatakan, Yasonna dianggap berkata bohong bahkan diduga memanfaatkan institusi Imigrasi untuk menghalang-halangi pengungkapan dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Baca Juga:
"Presiden Jokowi harus memberi perhatian khusus kepada perilaku Yasonna Laoly karena sebagian besar waktunya untuk mengabdi bagi kepentingan umum telah digunakan untuk membela kepentingan Harun Masiku selaku kader PDIP yang terkena OTT kasus suap," kata Petrus kepada merahputih.com, Kamis, (24/1).
Lebih lanjut Petrus mengungkapkan sebagai Menkumham yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab di bidang Imigrasi dengan teknologi canggih dan memiliki aparat lengkap di setiap sudut negara.
"Maka pernyataan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly bahwa Harun Masiku masih berada di Singapura pasca OTT sebagai pernyataan yang bertujuan untuk mengecoh KPK dan juga mengecoh publik," jelas Petrus.
Ia melihat tampak sekali bahwa Menteri Yasonna sudah berbohong atau tidak jujur terhadap KPK dan publik.
"Bahkan melakukan perbuatan tercela demi seorang Harun Masiku," kata dia.
Petrus mempertanyakan kelebihan Harun Masiku bagi PDIP, bagi Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly sehingga publik harus dikorbankan, KPK harus dikorbankan, PDIP harus dikorbankan dan Riezky Aprilia harus dikorbankan.
"Harun Masiku bukanlah sosok penting bagi kejayaan dan kebesaran PDIP dan demokrasi, mengapa Megawati, Hasto dan Yasonna harus pasang badan demi Harun atau apakah PDIP sudah masuk dalam sindikat Harun Masiku sehingga perlu dilakukan pembelaan secara berlebihan bahkan berlapis," terang Petrus.
Petrus mengatakan, hal inilah yang jarus dijelaskan oleh Mega, Hasto dan Yasonna di hadapan pers demi akal sehat publik.
"Dampak dari sikap tidak hati-hati bahkan cenderung sembrono maka kasus Harun Masiku akan menyeret PDIP ke dasar yang paling dalam, sehingga logis kalau ada suara meminta PDIP bubarkan saja, pecat Hasto, pecat Yasonna dan reshuffle Yasonna dan lain-lain yang berkaitan dengan sinisme publik," imbuh Petrus.
Baca Juga:
Petrus juga meminta agar KPK harus mengusut sikap penolakan PDIP atas penggeledahan sebagai upaya merintangi kerja KPK.
"Karena itu panggil segera Megawati, Hasto dan Yasonna untuk didengar keterangannya seputar ada hubungan seperti apa antara Harun Masiku dengan partai, apakah ada kebutuhan dalam perbaikan demokrasi atau ada bisnis besar yang gelap," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Caleg PDIP Terjerat Kasus Suap PAW, Ketua DPC PDIP Solo: Kasihan Ibu Mega Dibohongi
