Merahputih.com - Langkah Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menggelar syukuran terbentuknya Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Jokpro) untuk Pemilihan Presiden 2024 menuai sorotan.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengingatkam, Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden tidak perlu diamandemen.
Baca Juga
Wakil Rektor Unhan Tegaskan Connie Rahakundini Bukan Dosen di Institusinya
"Apakah perlu ada reformasi jilid II. Jokowi saja menurut survei banyak yang tak menginginkan nyapres tiga periode," kata Jerry saat dihubungi wartawan, Minggu (20/6).
Menurutnya, kelompok yang ngotot Jokowi tiga periode kehabisan amunisi politik dan mencari sensasi. Hal Ini, menurutnya, merupakan bagian dari marketing politik irasional. "Yang tidak menghormati konstitusi dan UUD 45. Jabatan presiden hanya dua periode atau 10 tahun," tegasnya.
Justru, dia berharap muncul calon baru yang memberikan gagasan konkret untuk bangsa Indonesia. Ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, Sandiaga Uno, dan tokoh muda lainnya. "Jadi Indonesia tak kekurangan pemimpin," jelasnya.
Jerry menambahkan, Indonesia menganut sistem demokrasi. Mengacu pada konstitusi dan menghapuskan sistem otoritarianisme. Seperti presiden kedua Soeharto lengser lantaran dia memerintah lebih dari dua periode.
"Apabila jabatan presiden tiga periode dilegalkan maka ini akan mengarah ke sistem otoritarian," tegas Jerry.
Baca Juga
Rektor Unhan Puji Komitmen Megawati di Bidang Pertahanan dan Kepemerintahan
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menggelar syukuran terbentuknya Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo (Jokpro) untuk Pemilihan Presiden 2024.
Qodari berpendapat, ada sekelompok masyarakat yang menginginkan keduanya menjadi pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. (Knu)