Bukan Palangkaraya, Pakar UGM Rekomendasikan Ibu Kota Dipindah ke Sini
Rabu, 30 Agustus 2017 -
MerahPutih.com - Wacana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa kembali mencuat. Para pakar Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai Ibu Kota sebaiknya bukan dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tapi ke Kalimantan Selatan.
Pakar Pembangunan wilayah UGM Lutfi Mutaali menilai provinsi tersebut memiliki keterbukaan fisik dan sosial yang tinggi dibandingkan dengan Palangkaraya maupun kota lainnya di Pulau Kalimantan.
"Wilayah di Kalimantan Selatan tepat jadi Ibu kota negara karena inklusivitas sosial tinggi, terbuka pada hal baru. Konektifitas lautnya bagus. Orang-orangnya beragam," ujar Lutfi melalui keterangan pers di UGM, Rabu 30 Agustus 2017.
Sementara kota Palangkaraya yang digadang-gadang menjadi salah satu pilihan Ibu Kota, inklusivitas wilayahnya dinilai kurang terbuka dann cenderung tertutup.
Pakar Geomorfologi UGM, Junun Sartohadi menilai Pulau Kalimantan dipandang tepat untuk dipilih sebagai tujuan pemindahan ibu kota negara karena relatif aman dari bencana geofisik seperti gempa maupun letusan gunung berapi.
Namun, terdapat beberapa wilayah lain seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan gambut rentan terhadap bencana kebakaran. "Kalau dari analisis risiko bencana wilayah, yang cocok untuk dijadikan ibu kota di bagian depan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan,” kata Junun.
Guru Besar Bidang Pembangunan Regional UGM Prof.Dr.M. Baiquni, M.A., berharap agar pemindahan fisik Ibu Kota juga diikuti dengan perubahan konsep pembangunan.
Kunci pengembangan Ibu Kota adalah adanya relasi yang sinergis antara kota dan desa. Pasalnya, selama ini hubungan yang terjadi adalah tidak simestris antara kota dan desa.
“Ibu Kota-nya itu ya desa. Jadi konsepnya pemindahan ibu kota adalah memindahkan pembangunan yang bisa menumbuhkan kota di desa-desa,” tuturnya.
Para pakar berharap agar pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi kesenjangan nasional. Selain itu juga didasarkan pada tujuan untuk mengeliminasi kemiskinan. (ika)
