MerahPutih.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli 2026 mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun.
Adapun, B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyebutkan, bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar.
Baca juga:
BBM B50 Meluncur 1 Juli 2026, Simak 4 Fakta dan Keunggulannya
BBM B50 Kurangi Impor Solar dan Bikin Hemat Devisa
Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.
"Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun." jelas Dwi
"Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor," tambahnya.
Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu, ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40.
Baca juga:
Kementerian ESDM: Harga BBM Nonsubsidi Bisa Turun Jika Harga Minyak Dunia Melemah
Melalui penghematan devisa sebesar Rp 133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.
Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp 24,68 triliun, yang menyerap 2,21 juta tenaga kerja. Lalu, menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
Jadi, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Sudah Uji Coba BBM B50 Sejak 2025
Ia menambahkan, kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut memengaruhi harga energi di Indonesia.
"Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50) diimplementasikan," jelaskan.
Demi mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dwi mengungkapkan, bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.
Ia menjelaskan, uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Baca juga:
B50 Resmi Berlaku 1 Juli 2026, Pemerintah Klaim Hemat Subsidi Rp 48 Triliun
Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.
Kemudian, pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya.
"Meskipundi beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," pungkasnya. (Asp)