Merahputih.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan tidak jujur dalam persoalan pembelian lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19.
Anies menganggarkan dana Rp254 miliar untuk membeli lahan pemakaman. Ia beralasan Pemprov DKI masih membutuhkan lahan untuk pemakaman terkait pandemi COVID-19.
Baca Juga:
Minta PSBB Diperpanjang, Golkar: Kontrol Ketat Kantor, Pasar dan Mal
Padahal Anies mengaku sudah menyiapkan alternatif lahan pemakaman sejak Maret 2020 yakni TPU Rorotan dab Pegadungan. Anies mengatakan lahan di TPU Rorotan masih dalam pematangan, sehingga belum dapat digunakan. Sementara, lahan TPU Pegadungan juga belum siap.
“Menurut kami, Pak Anies tidak jujur dalam persoalan lahan pemakaman ini. 2 bulan lalu bilang bahwa sudah menyiapkan lahan sejak Maret. Tapi sekarang bilang lahan-lahan yang dimiliki belum siap. Mana yang benar?” kata anggota Fraksi PSI DKI, Justin Untayana di Jakarta, Selasa (10/11).
Justin menerangkan, dirinya sudah mengunjungi lokasi TPU Rorotan dan TPU Pegadungan. Lahan TPU Rorotan memiliki luas sekitar 25 hektar, sudah dibeli sejak 4-6 tahun yang lalu, namun masih berupa sawah garapan yang ditanami padi. Sementara itu, luas TPU Pegadungan sekitar 60 hektar, namun masih berupa empang untuk memelihara ikan.
“Kedua lahan tersebut tidak siap karena Pemprov DKI lalai menjalankan tugasnya untuk mengelola dan merawat aset. Sepertinya Dinas Pertamanan lebih suka membelanjakan uang rakyat membeli tanah-tanah baru dibanding mengelola dan menggunakan aset-aset tanah yang sudah dimiliki," ucap Justin.
Justin menegaskan, PSI menolak anggaran pengadaan lahan makam ini. PSI mendesak agar Anies menindak kesalahan tersebut, lalu memperbaiki pengelolaan aset lahan pemakaman dan mengoptimalkan lahan yang telah dibeli.
Baca Juga:
Ini Alasan Pemprov Tak Polisikan Politikus Demokrat Soal Jakarta Zona Hitam
“Sayangnya, sekarang kesannya Pak Anies berusaha menutup-nutupi kesalahan Dinas Pertamanan dengan mengucurkan uang ratusan miliar uang pajak untuk beli lahan baru," ungkapnya.
"Jangan-jangan, ada oknum yang sengaja menelantarkan lahan-lahan yang telah dibeli, sehingga punya alasan untuk terus-menerus mengeluarkan anggaran pengadaan lahan. Kalau benar begitu situasinya, siapa yang diuntungkan? Penegak hukum perlu mendalami persoalan ini,” sambung Justin. (Asp)