MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 mengalami penurunan dari Rp87,9 triliun menjadi sebesar Rp57 triliun akibat pandemi COVID-19. Anggaran tersebut terkontraksi 46 persen dari sebelumnya yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 87,9 triliun.
Angka itu diketahui setelah Legislatif dan Eksekutif menggelar pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Grand Cempaka Resort Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (21/10) kemarin.
"Tahun 2020 ini sebesar APBD nya 57 Triliun. APBD P nya dari 87,9 jadi sekarang APBD-nya sisa 57 T," ujar Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik saat dikonfirmasi, Kamis (22/10).
Baca Juga
KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya
Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, pembahasan APBD-P dilakukan pada periode September-Oktober sebelum tahun anggaran berakhir. Namun tahun ini pembahasan tersebut terbilang molor.
Taufik menjelaskan alasan APBD-P DKI molor dibahas lantaran adanya masa pandemi COVID-19. Karenanya, APBD-P tersebut baru bisa dilaksanakan pada November mendatang.
"Iya. Ini kan karena COVID-19. Tapi soal kebut mengebut tidak ada. Jadwal kita sesuai. Enggak dikebut. Sesuai jadwal saja," jelas dia.
Politikus Gerindra menuturkan, dalam pembahasan APBD-P nanti pihaknya akan membahas terkait alokasi pemberian pinjaman dana Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp3,2 triliun.
Lanjut Taufik, dana PEN umumnya dialokasikan untuk proyek dan program Pemprov di tahun 2020 yang sempat terhenti karena Covid-19 di berbagai sektor.
"Kan ini kita hanya ada uang. Kita dapat pinjaman PEN. dari situ kita dalami. Tahun ini kita dapat Rp3,2 T. Itu akan dipakai untuk 6 kegiatan. Ada infrastruktur kebudayaan. Proyek-proyek yang ditetapkan di 2020 lalu karena Covid-19 dia berhenti. Itu dibiayai dengan PEN ini," jelas dia.
Baca Juga
"Ada Jakarta International Stadium, normalisasi kali dan pelebaran kali, pembebasan lahan untuk kali. Ada underpass dan flyover. Contoh Lenteng Agung, Tanjung Barat. Udah 90 persen lebih jalan lalu stop. Itu dibiayai PEN. Underpass Senen juga," sambungnya. (Asp)