Partai Demokrat mengkritik Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Kebijakan Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai reaksi dari sejumlah pihak.

AKBP Bambang Kayun memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di Mabes Polri.

Saleh menilai pemerintah perlu menjelaskan apakah betul bahwa resesi ekonomi global bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menyebutkan adanya kegentingan yang memaksa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan mencuatnya berbagai opini liar mengenai penyelidikan kasus Formula E.

Koter merupakan ujung tombak Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

“Khusus Perppu yang diterbitkan pemerintah sebagai pengganti UU Ciptaker Omnibus Law yang dibatalkan oleh MK itu isinya jangan lagi pada pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 45 dan kehendak rakyat,” kata Santoso

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyampaikan bantuan seperti obat-obatan akan tetap tersedia pada fasilitas layanan kesehatan.

Muhammadiyah menawarkan dua opsi sistem pemilu alternatif.

"Tahun 2023 merupakan gerbang ke tahun kontestasi politik pada 2024 yang akan datang, dalam catatan KPK tahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara menanggapi kembalinya Romahurmuziy ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pria yang karib disapa Romy itu diangkat oleh PPP menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai.

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap, agar bangkitnya sektor pariwisata tanah air dapat diiringi dengan meningkatnya kunjungan wistawan mancanegara ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal polemik Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, akan melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju di 2023.

Pria yang karib disapa Romy itu kembali diangkat oleh PPP menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai.