Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengatakan, kritik tersebut merupakan bentuk kemarahan terhadap sikap DPR RI, yang dianggap tidak lagi berpihak pada rakyat.

Din menilai kebijakan yang tertuang dalam surat ederan yang disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tersebut tidak adil.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintah Presiden Jokowi anti Islam," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (23/3).

"Setelah 3 Oktober, NasDem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Kemudian, saya waktu itu (menyatakan) Anies antitesanya Jokowi," kata Zulfan

Ketiganya dipanggil untuk menerangkan secara detail soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun, dalam rapat kerja dengan Komisi III pada Selasa (29/3) pekan depan.

Dokter Rayendra memang dikenal cukup aktif dalam permasalahan kesehatan di Kota Bogor.

KPK juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan narasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, transaksi ratusan triliun tersebut terindikasi hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra memenuhi undangan klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto rampung menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (21/3).

Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti mafia tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) menggeruduk kantor otoritas jasa keuangan (OJK) di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan Kantor Bursa Efek Indonesia, kemarin.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengusulkan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Partai Gerindra menganggap upaya menyatukan kedua tokoh tersebut dianggap wajar.

Ivan mengatakan laporan analisis pihaknya mengenai transaksi mencurigakan lebih dari Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang saat ini masih dalam proses penyidikan lembaga antirasuah.