Pemerintah mengalokasikan Rp 247,3 triliun untuk sektor kesehatan dalam APBN 2026 guna memperkuat JKN, meningkatkan layanan kesehatan, dan melindungi masyarakat.

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya jurnalisme berbasis etika di era AI saat menghadiri Hari Pers Nasional 2026 di Banten.

Iwakum menerima penghargaan PWI dalam Hari Pers Nasional 2026 atas kontribusi dalam jurnalisme hukum dan perlindungan kebebasan pers di Indonesia.

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengungkap alasan penonaktifan 11 juta peserta PBI JKN. Ia menyebutkan, jeda administasi menjadi pemicunya.

Mensos RI, Saifullah Yusuf mengungkapkan, 54 juta warga miskin belum terima BPJS PBI. Justru, 15 orang juta penerima berasal dari golongan mampu.

Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum atas pentingnya perlindungan hukum bagi kebebasan pers di Indonesia.

DPR bersama sejumlah menteri menggelar rapat konsultasi soal penonaktifan BPJS PBI. Rapat itu digelar pada Senin (9/2).

Komisi III DPR menegaskan proses pemilihan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi telah sesuai konstitusi dan undang-undang.

Din Syamsuddin menilai prakarsa Board of Peace yang digagas Donald Trump sebagai bentuk neo-kolonialisme dan imperialisme yang berpotensi memperparah konflik Timur Tengah.

KPK mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dalam OTT kasus dugaan suap sengketa lahan. Total harta kekayaannya tercatat Rp 949 juta dalam LHKPN.

Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa bersatu memberantas korupsi saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan pengurus MUI periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal dan menegaskan pentingnya persatuan ulama dan umara.

Laporan hasil perhitungan kerugian negara yang disusun oleh BPK maupun BPKP merupakan alat bukti sah secara konstitusional.

Presiden Prabowo menegaskan persatuan ulama dan umara menjadi fondasi perdamaian dan kemakmuran bangsa saat menghadiri pengukuhan MUI di Masjid Istiqlal.

KPK menegaskan akan membuka peluang untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelesaian sengketa lahan di daerah wisata lain di Indonesia.