Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak

Ilustrasi. (Foto: Pixabay/Ekoanug)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VI DPR RI Herman Khaeron optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen tetap bisa tercapai meski kondisi global masih penuh ketidakpastian. Herman mengatakan optimisme itu muncul karena sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan performa positif. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 yang mencapai 5,06 persen.

Dengan berbagai indikator yang saat ini tentu di triwulan pertama dengan pertumbuhan ekonomi 5,06 persen, ini ada optimisme bahwa rentang 5,8 sampai ke 6,5 ini bisa dicapai.


 Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron



Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR itu menyebut salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan yakni rencana pembentukan DOMN untuk pengelolaan ekspor satu pintu pada sejumlah komoditas.

Menurut dia, kebijakan tersebut dapat memperkuat pembiayaan APBN sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. “Inilah yang menurut saya juga akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027, Penganguran Terbuka Bisa Turun



Herman juga menilai berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi baru. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga sekolah rakyat.

Meski pelaksanaannya masih menuai kritik dan tantangan, Herman menilai program-program itu dapat memperkuat ekonomi masyarakat jika dijalankan sesuai rencana.

Koperasi Merah Putih Dukung Pertumbuhan Ekonomi



Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, ia mengatakan koperasi nantinya bisa menjadi penghubung hasil produksi masyarakat desa, mulai dari produk pertanian, UMKM, hingga hasil nelayan dengan pasar yang lebih luas.

Koperasi Merah Putih, kalau dijalankan sesuai konsepsi dan perencanaan yang telah dibuat, akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron



Selain itu, Herman juga menyoroti kebijakan pendidikan gratis di sejumlah SMA yang dinilai bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Menurut dia, daya beli masyarakat dapat meningkat jika pendapatan naik dan pengeluaran berkurang. “Nah, sebagai instrumen utama dalam pertumbuhan daya beli, inilah yang menurut saya menjadi optimisme yang digambarkan Presiden,” ujarnya.

Meski begitu, Herman mengingatkan pemerintah tetap harus mewaspadai tantangan global seperti pelemahan rupiah terhadap dolar AS, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah.

Namun, ia menegaskan Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

“Partai Demokrat mendukung penuh terhadap upaya Presiden untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan menghadirkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.(Pon)












#Pertumbuhan Ekonomi #Ekonomi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Bagikan