DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Yakin Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 meski Dunia Bergejolak

Ilustrasi. (Foto: Pixabay/Ekoanug)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VI DPR RI Herman Khaeron optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen tetap bisa tercapai meski kondisi global masih penuh ketidakpastian. Herman mengatakan optimisme itu muncul karena sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan performa positif. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 yang mencapai 5,06 persen.

Dengan berbagai indikator yang saat ini tentu di triwulan pertama dengan pertumbuhan ekonomi 5,06 persen, ini ada optimisme bahwa rentang 5,8 sampai ke 6,5 ini bisa dicapai.


 Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron



Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR itu menyebut salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan yakni rencana pembentukan DOMN untuk pengelolaan ekspor satu pintu pada sejumlah komoditas.

Menurut dia, kebijakan tersebut dapat memperkuat pembiayaan APBN sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. “Inilah yang menurut saya juga akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027, Penganguran Terbuka Bisa Turun



Herman juga menilai berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi baru. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga sekolah rakyat.

Meski pelaksanaannya masih menuai kritik dan tantangan, Herman menilai program-program itu dapat memperkuat ekonomi masyarakat jika dijalankan sesuai rencana.

Koperasi Merah Putih Dukung Pertumbuhan Ekonomi



Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, ia mengatakan koperasi nantinya bisa menjadi penghubung hasil produksi masyarakat desa, mulai dari produk pertanian, UMKM, hingga hasil nelayan dengan pasar yang lebih luas.

Koperasi Merah Putih, kalau dijalankan sesuai konsepsi dan perencanaan yang telah dibuat, akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron



Selain itu, Herman juga menyoroti kebijakan pendidikan gratis di sejumlah SMA yang dinilai bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Menurut dia, daya beli masyarakat dapat meningkat jika pendapatan naik dan pengeluaran berkurang. “Nah, sebagai instrumen utama dalam pertumbuhan daya beli, inilah yang menurut saya menjadi optimisme yang digambarkan Presiden,” ujarnya.

Meski begitu, Herman mengingatkan pemerintah tetap harus mewaspadai tantangan global seperti pelemahan rupiah terhadap dolar AS, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga lonjakan harga minyak akibat konflik Timur Tengah.

Namun, ia menegaskan Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja.

“Partai Demokrat mendukung penuh terhadap upaya Presiden untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan menghadirkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.(Pon)












#Pertumbuhan Ekonomi #Ekonomi #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
AMPB Pakai Donasi Warga Gelar Aksi Demo 27 Agustus 2026
Botok juga menegaskan bahwa dana pemberangkatan massa menuju Jakarta murni hasil gotong royong tanpa sponsor kelompok tertentu
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 Agustus 2026
AMPB Pakai Donasi Warga Gelar Aksi Demo 27 Agustus 2026
Indonesia
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati
Habibur Rochman membantah keras meminta kepolisian memblokir rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.
Yusuf Abdillah - Rabu, 26 Agustus 2026
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Forum Komunikasi Rakyat Pati bertemu pimpinan DPR dan menyampaikan keluhan soal kondisi daerah serta meminta kejelasan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Agustus 2026
Pimpinan DPR Terima Forum Komunikasi Rakyat Pati, Warga Soroti Kondisi Daerah dan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
DPR RI meminta penjelasan terkait pemblokiran rekening Supriyono, yang dilakukan Bank Mandiri.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
Rekening Supriyono Rp 80,9 Juta Diblokir, DPR Pertanyakan Alasan Bank Mandiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Pemalsuan meterai bukan sekadar tindak pidana pemalsuan dokumen, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan negara.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Kepastian status menjadi kebutuhan mendasar bagi para guru, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Bagikan