Komisi X DPR Desak Investigasi Transparan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di UPN Veteran Yogyakarta

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Komisi X DPR Desak Investigasi Transparan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di UPN Veteran Yogyakarta

Ilustrasi. Foto: Dok/ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dosen di UPN Veteran Yogyakarta sudah masuk kategori darurat. DPR pun meminta pemerintah turun tangan untuk mengawal penanganan kasus tersebut.

“Kami tentu sangat prihatin dan mengecam segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk yang terjadi di UPN Veteran Yogyakarta. Bagi kami, ini sudah sangat darurat,” kata Lalu Ari dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Baca juga:

Komisi X DPR: Kampus Gagal Cegah Kekerasan Seksual, Diminta Belajar dari Korea Selatan

DPR Minta Investigasi Transparan dan Berpihak pada Korban

Pria yang akrab disapa Lalu Ari itu mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia ikut mengawal proses investigasi agar berjalan transparan dan berpihak kepada korban.

Ia menegaskan kasus tersebut tidak boleh diselesaikan secara internal hanya demi menjaga nama baik kampus.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah kampus yang telah menonaktifkan sementara dosen terduga pelaku sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan keputusan rektor.

“Namun, kami juga mendesak agar kampus memberikan perlindungan penuh kepada korban, baik secara psikologis, akademik, maupun hukum,” ujarnya.

Lalu Ari juga meminta kampus memastikan tidak ada intimidasi ataupun tekanan terhadap korban selama proses investigasi berlangsung.

Baca juga:

Temu Nasional Pesantren Sepakat Pelaku Kekerasan Seksual tak akan Dilindungi

Menurut Ari, kasus tersebut menjadi ujian serius bagi dunia pendidikan dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Ia meminta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bekerja maksimal agar penanganan kasus benar-benar berpihak pada korban.

Jangan sampai ada relasi kuasa dalam dunia pendidikan yang menjadi tameng bagi perilaku kekerasan (seksual),

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.

Mahasiswa Gelar Demonstrasi di Rektorat

Sebelumnya, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di kantor rektorat pada Rabu (20/5). Mereka mendesak pihak kampus segera mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dosen.

Ketua BEM KM UPN Veteran Yogyakarta, Muhammad Risyad Hanafi, mengatakan aksi tersebut dipicu akumulasi kemarahan mahasiswa terhadap kasus yang diduga sudah berlangsung lama.

Baca juga:

Viral Dugaan Pelecehan Seksual Dosen UIN Surakarta, Laporan Lambat Ditangani

Mahasiswa meminta rektorat menyelesaikan kasus dalam waktu tiga hari serta menonaktifkan terduga pelaku hingga proses investigasi selesai.

“Untuk Pak Rektor sebenarnya untuk menyelesaikan ini dengan komitmen secepatnya, pastinya selama tadi disampaikan tiga hari,” kata Risyad.

Ia juga menyebut laporan dugaan kekerasan seksual di kampus telah muncul sejak 2013 dan tidak hanya terjadi di satu fakultas.

Menurutnya, bentuk dugaan kekerasan yang dilaporkan beragam, mulai dari verbal hingga fisik.

“Ada video-video yang kami himpun juga bagaimana beliau bertutur kata di dalam kelas ataupun di forum-forum terbuka dengan jokes-jokes seksisnya,” ujarnya. (Pon)

#Kekerasan Seksual #Kampus #UPN Veteran #Komisi X DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tim Terpadu Dikerahkan Periksa Kasus Pelecahan Seksial di SMKN 27 Jakarta
Dinas akan melakukan pendampingan terhadap para siswa yang menjadi korban.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Tim Terpadu Dikerahkan Periksa Kasus Pelecahan Seksial di SMKN 27 Jakarta
Indonesia
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-September 2026. Sebanyak 60 persen merupakan kekerasan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
Dunia
Kasus Pemerkosaan Cornell University, Rektor Dukung Pemeriksaan Eksternal
Korban mengklaim ia dicekoki ketamin, dianiaya, dan diperkosa tujuh anggota fraternity Chi Phi.
Dwi Astarini - Senin, 05 Oktober 2026
Kasus Pemerkosaan Cornell University, Rektor Dukung Pemeriksaan Eksternal
Indonesia
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Komisi X DPR mendukung rencana Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin mengambil alih pengangkatan guru.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
Prabowo Berencana Ambil Alih Pengangkatan Guru, DPR: Kesejahteraan Harus Naik
Indonesia
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Komisi X DPR meminta batas waktu konsumsi MBG disampaikan. DPR ingin adanya label di informasi itu.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan
Indonesia
Kekerasan Seksual Berbasis Digital Rawan Terjadi di Kampus, Gubernur Lemhannas: Harus Ditindak Tegas
Mendukung pelaku dugaan kasus kekerasan seksual berbasis digital di dalam kampus harus ditindak secara tegas.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Kekerasan Seksual Berbasis Digital Rawan Terjadi di Kampus, Gubernur Lemhannas: Harus Ditindak Tegas
Indonesia
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Polemik komentar sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS menuai sorotan DPR. Ingatkan pentingnya menjaga etika profesi, empati, dan tanggung jawab moral
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Polemik Pasien BPJS Berujung Sorotan DPR, Nakes Diminta Bijak Bermedia Sosial
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung putusan MK yang menegaskan anggaran pendidikan diprioritaskan untuk kebutuhan inti pendidikan, tidak untuk MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Dukung Putusan MK: Anggaran Pendidikan Tak Boleh Dipakai untuk MBG
Bagikan