Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap penguatan dan pengembangan literasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Sebelumnya, Perpusnas memperbaiki usulan tambahan anggaran Pagu Indikatif kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kementerian Keuangan. Nilainya meningkat dari semula Rp 204,04 miliar menjadi Rp 357,77 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan layanan perpustakaan, transformasi digital, serta pengembangan ekosistem literasi nasional.
Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran Perpusnas pada 2026 mencapai Rp 725,50 miliar.
Fokus Perluas Akses Membaca hingga Daerah Rentan
Usulan penambahan anggaran itu terutama ditujukan untuk memperluas akses membaca bagi masyarakat di daerah-daerah pinggiran serta kelompok-kelompok rentan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bahan bacaan dan layanan literasi.
Baca juga:
Habib Syarief menilai kebijakan fiskal yang diarahkan untuk pengembangan institusi perpustakaan, penambahan kuantitas dan kualitas koleksi buku, serta peningkatan kapasitas pustakawan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai beban pengeluaran negara.
Menurutnya, Kamis (18/6), anggaran untuk sektor perpustakaan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi masa depan bangsa.
Anggaran untuk sektor perpustakaan harus senantiasa dikonseptualisasikan sebagai investasi jangka panjang. Setiap rupiah yang dialokasikan negara untuk menyalakan pelita literasi akan memberikan tingkat pengembalian yang tidak ternilai, yakni lahirnya generasi penerus yang berdaya saing global, berintegritas, dan tidak mudah dimanipulasi oleh pusaran zaman,
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad.
Pemerintah Diminta Beri Perhatian Penuh
Karena itu, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I tersebut menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap postur anggaran Perpusnas.
"Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian penuh terhadap postur anggaran Perpusna," kata Habib Syarief dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Ia menyayangkan apabila program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kecerdasan masyarakat harus terhambat akibat kebijakan rasionalisasi anggaran.
Program seperti pemerataan distribusi buku ke pelosok daerah maupun pelatihan literasi dinilai memiliki peran penting dalam memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat.
Baca juga:
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Habib Syarief menegaskan seluruh pihak perlu memiliki kesadaran kolektif mengenai pentingnya anggaran perpustakaan bagi masa depan Indonesia.
Menurutnya, pengurangan anggaran di sektor literasi dapat berdampak langsung terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Memangkas anggaran perpustakaan sama halnya dengan memadamkan cahaya masa depan bangsa kita sendiri," tegasnya.
"Mari kita pastikan bahwa Republik ini terus bertumbuh tidak hanya dengan jembatan beton yang kokoh, tetapi juga dengan jembatan ilmu pengetahuan yang menghubungkan setiap anak bangsa dengan cita-cita luhurnya," lanjut Habib Syarief.
Soroti Ketimpangan Akses Informasi di Daerah 3T
Lebih lanjut, Habib Syarief menilai Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan akses informasi. Menurutnya, buku-buku berkualitas dan fasilitas literasi modern masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa.
Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan bahan bacaan dan fasilitas pendukung literasi.
"Anak-anak bangsa yang menetap di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih harus bergulat dengan kelangkaan bahan bacaan. Sentralisasi pengetahuan ini merupakan sebentuk ketidakadilan sosial yang mencederai amanat konstitusi," tegasnya. (Pon)
