Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi XII DPR RI Bertu Merlas mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera mengatur regulasi lembaga penghitung produksi karbon. Ia menegaskan langkah ini diperlukan agar biaya verifikasi karbon menjadi lebih murah dan dapat diakses seluruh pelaku usaha, termasuk para pemilik lahan skala menengah dan kecil di Indonesia.
Kritik tersebut disampaikan Bertu secara langsung dalam rapat kerja bersama Ketua Dewan Komisioner OJK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyoroti mandeknya transaksi di bursa karbon nasional karena proses verifikasi emisi yang ada saat ini terlampau rumit dan memakan biaya tinggi.
“Di negara kita, produksi karbon luar biasa besar, tetapi yang benar-benar bisa diperjualbelikan masih sedikit. Salah satu kendalanya karena proses penghitungan karbon masih mahal,” ujar Bertu Merlas di Jakarta, Kamis (21/5).
Baca juga:
Indonesia Raih Rp 7 Triliun Dari Perdagangan Karbon di COP30 Brasil
Bertu menjelaskan, sebagai komoditas yang tidak kasat mata, karbon membutuhkan lembaga verifikator kredibel yang diakui secara internasional. Namun, tingginya tarif konsultan saat ini membuat potensi ekonomi hijau tersebut hanya bisa dinikmati segelintir korporasi raksasa.
Pihak mampu sekarang hanya perusahaan besar atau pemilik lahan sangat luas. Pemilik lahan menengah dan kecil banyak yang tidak mampu membayar biaya konsultan penghitung karbon.
Anggota Komisi XII DPR RI Bertu Merlas
Sebagai solusi konkret, ia mengusulkan agar OJK merumuskan skema pembayaran baru yang tidak membebani pelaku usaha di awal proses. Bertu mendorong diterapkannya sistem bagi hasil dari keuntungan penjualan karbon di bursa efek untuk memicu pasar yang lebih adil dan inklusif.
“Kalau memungkinkan, konsultan atau lembaga penghitung karbon itu mendapat persentase dari hasil penjualan karbon, bukan dibayar mahal di depan. Dengan begitu, semua orang bisa mengakses layanan ini. Tujuan akhirnya agar proses perhitungan produksi karbon menjadi lebih murah, lebih mudah diakses, dan perdagangan karbon nasional bisa berkembang lebih inklusif,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Pavilion Indonesia Dibangun di COP30, Targetkan Bawa Rp 16 Triliun Dari Perdagangan Karbon
