DPR Apresiasi Pembebasan 9 WNI yang Ditangkap Israel, Minta Pemerintah Kawal Pemulangan

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 21 Mei 2026
DPR Apresiasi Pembebasan 9 WNI yang Ditangkap Israel, Minta Pemerintah Kawal Pemulangan

Greta Thunberg dan belasan aktivis dunia berlayar ke Gaza dalam misi damai membawa bantuan kemanusiaan lewat kapal Madleen. (Foto: YouTube/Globalnews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri, mengapresiasi keberhasilan pemerintah membebaskan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla yang sebelumnya ditahan otoritas Israel.

Iman meminta pemerintah terus mengawal proses pemulangan para WNI hingga benar-benar tiba dengan selamat di tanah air.

Menurutnya, pengawalan dan koordinasi lintas pihak sangat penting mengingat para relawan sebelumnya sempat ditempatkan di Penjara Ktziot sebelum akhirnya dibebaskan.

Alhamdulillah, sembilan WNI kita akhirnya dibebaskan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, khususnya Kementerian Luar Negeri, Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), serta seluruh otoritas yang membantu proses pembebasan dan pemulangan para relawan,

ujar Iman Sukri.

Diketahui, pada Kamis ini para relawan internasional tengah menjalani proses deportasi dan pemulangan melalui Bandara Ramon/Eliat menuju Istanbul, Turkiye.

Karena itu, Iman meminta pemerintah memastikan seluruh tahapan kepulangan berjalan aman, lancar, dan tepat waktu hingga tiba di Indonesia.

Baca juga:

DPR Kritik Aturan Paspor WNI di Luar Negeri, Dinilai Persulit Diaspora

Perlindungan WNI di Luar Negeri Jadi Prioritas Utama

Menurutnya, perlindungan negara terhadap WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama, terlebih dalam situasi konflik dan ketegangan kawasan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan warga sipil.

“Proses ini jangan dilepas begitu saja setelah dibebaskan. Pemerintah harus terus mengawal sampai mereka benar-benar tiba di Indonesia.

Koordinasi dengan seluruh pihak terkait perlu diperkuat agar tidak ada hambatan selama proses transit dan pemulangan,” tegasnya.

Iman juga mengapresiasi langkah diplomasi Kementerian Luar Negeri yang dinilai berhasil menjalankan misi perlindungan WNI secara maksimal, meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Ini langkah luar biasa yang patut diapresiasi. Negara harus selalu hadir menjadi garda terdepan dalam melindungi kepentingan WNI di seluruh dunia,” katanya.

Baca juga:

Israel Bebaskan Relawan Flotilla Termasuk 9 WNI dari Penjara Ktziot

Pemerintah Pantau Kondisi Kesehatan 9 WNI yang Ditangkap Israel

Selain pengawalan kepulangan, Iman meminta pemerintah memastikan kondisi kesehatan para relawan setelah menjalani penahanan.

Pemeriksaan kesehatan dinilai penting untuk memastikan kondisi fisik maupun mental para WNI tetap baik setelah mengalami situasi yang berat selama berada dalam tahanan.

“Para relawan juga perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh setelah tiba di Indonesia. Negara harus memastikan mereka pulang dalam kondisi aman dan sehat,” pungkasnya. (Pon)

#WNI #Penangkapan Aktivis #Israel #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Bagikan