Menurut Andra, lembaga antirasuah memberi stigma negatif kepadanya sejak awal bahwa dia koruptor yang benar-benar telah melakukan kejahatan, padahal belum tentu terbukti tuduhannya tersebut.

"Presiden harus mengeluarkan Keppres terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial," jelas Julius

"Dalam usulan kami kami sebutkan ada beberapa sektor yang berkegiatan, pertama energi, pangan, kesehatan, komunikasi, keuangan itu yang kita pandang perlu," tutur dia.

"Kenapa pemerintah tidak mengacu pada perangkat hukum yang tersedia ini saja? Apalagi ini UU dibuat dimasa pak Jokowi," ujarnya.

Menurut Choirul, dalam situasi COVID-19 yang terus meningkat ditambah belum maksimalnya sarana prasana yang digunakan memerangi virus ini, seharusnya pemerintah cukup menetapkan darurat kesehatan.

Kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas, penyadaran kepada publik guna memerangi stigma yang terdapat di masyarakat.

"Saya duduk satu meja dengan almarhum Paryanto (positif Covid-19) itu. Disamping saya ada Haryadi (pengusaha percetakan) yang ikut diundang.

"Pemerintah Jokowi sebetulnya punya cukup uang. Hentikan seluruh proyek infrastruktur (Rp 430 triliun), jangan gengsi termasuk Ibu Kota Baru

Yuri mengatakan, data selama ini menunjukkan penularan paling banyak dengan perantara tangan

"Baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya,” kata Puan

Tauhid menjelaskan bahwa masyarakat akan sangat terdampak dengan kebijakan karantina wilayah. Apalagi, jika ketersediaan bahan pokok langka dan mahal.

"Masih ada anggaran yang kami melihat kurang produktif dan akan sangat baik bila dialihkan untuk penanganan corona ini. Contoh anggaran penyelenggaraan Formula E," jelasnya.

Merujuk kepada regulasi yang tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Bahkan, sudah ada sejumlah perusahaan yang kesulitan dalam memberikan gaji pada karyawan akibat lesunya ekonomi akibat virus corona.

“Saya minta Menteri Keuangan RI (Sri Mulyani), jangan menggunakan bantuan IMF dan World Bank untuk menanggulangi covid-19,” ujar Misbakhun