Kemenkumham juga akan membebaskan narapidana kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya. Diperkirakan ada 300 orang yang akan dibebaskan.

Tapi, pihaknya berjanji tetap akan melakukan penegakan hukum saat PSBB secara preventif dan mengedepankan sisi humanis.

Hal ini membuat sekitar 258 orang calon PPS yang akan dilantik batal kerja alias menganggur. Trapsi belum mengetahui kapan seluruh proses akan dilaksanakan.

"Bantuan yang masih dibutuhkan, antara lain alat pelindung diri (APD), masker, sarung tangan, disinfektan dan natura," jelas Dwi.

"Kami sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Menurut Nugroho pihaknya bakal mengeluarkan dan membebaskan warga binaan sebanyak 30.000 melalui program asimilasi dan integrasi tersebut.

"Nanti kalau sudah diswab baru tahu apakah kena atau tidak," kata Argo kepada merahputih.com di Jakarta

"Meskipun proses asimilasi di luar rutan, para WBP ini kami wajib mengikuti program yang diberikan Bapas (Balai Pemasyarakatan) Solo, Jawa Tengah," ujar Kepala Bapas Solo, Kristina Hambawani

"Tenaga kesehatan positif Covid-19 84 orang. Satu diantaranya meninggal dunia dan dua sedang hamil. Tersebar di 30 rumah sakit dan 1 klinik di Jakarta," kata Dwi

Pertama, tentu saja, untuk menyelamatkan warga negara dari wabah Covid-19.

Yuri menegaskan pemerintah melarang aktivitas mudik lantaran tidak menginginkan virus berpindah tempat dari kota ke desa. Pasalnya, virus bisa dibawa tanpa diketahui oleh orang yang terpapar.

Kepala BPBD DIY Biwara Yuswantana mengatakan pembagian ini dilakukan agar warga bisa melakukan penyemprotan secara mandiri di lingkungan tempat tinggalnya.

"Siswa kita lakukan observasi kita lakukan tes virus corona, kita menemukan tujuh siswa yang positif corona dan sekarang sedang kita isolasi kita rawat di RS Keramatjati," kata Argo.

Ia menambahkan, PSBB adalah jalan tengah yang tepat yang seharusnya menjadi landasan hukum bagi organ pemerintah dari pusat hingga di tingkat lurah/desa untuk bersatu padu satu komando menangani Covid-19.

Anies berharap kebijakan layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat DKI Jakarta selama dua pekan ke depan.