Samin Tan, kata Ali, telah dua kali mangkir untuk diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Salah satunya, Samin Tan mangkir untuk diperiksa pada 2 Maret 2020.

"Saya tetap pada keputusannya mundur dari pertarungan jika KPU tetap menggelar Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang," ujar Purnomo di Solo, Rabu (6/5).

Tak hanya pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Nyoman Dhamantra berupa pencabutan hak politik selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dalam Perpres tersebut, Ketua Dewas KPK mendapatkan gaji tiap bulan sebesar Rp Rp 104.620.500.

"Hasil evaluasi yang dilakukan adalah terkait dengan data penerima bansos yang harus di update kembali, terutama bagi mereka yang layak mendapatkan tapi belum masuk data," kata Irmansyah

"Saya tidak masalah Pilwakot Solo diundur. Kami tetap menghargai keputusan pemerintah mengingat saat ini sedang terjadi wabah corona atau COVID-19," ujar Gibran

Modus lainnya ada juga yang memodifikasi kendaraan, bahkan ada juga yang tidak disangka, yakni ada masyarakat yang nekat masuk ke truk molen dan bagasi.

"Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik.

"Dalam pandangan saya, kita harus mendukung apa yang menjadi program Pemerintah, karena ini mempunyai nilai kebaikan bagi rakyat Indonesia," ujar Misbakhun

“Kalau pun gratis 10 GB, itu untuk kampus yang bekerja sama dengan kami,” ungkapnya kepada wartawam melalui sambungan telepon.

“Kepatuhan, disiplin, komitmen yang kuat, dan harus dilakukan oleh kita semua,” tegas Yurianto.

Ingat ini pembatasan bukan pelarangan jadi bisa saja main kucing-kucingan dan juga bisa jadi dugaan main mata itu terjadi," ucap Ketua Presidium ITW Edison Siahaan

“Untuk PBB rencananya apabila masyarakat membayar pajak pada bulan Mei, ada pengurangan 50%, kalau dibayar Juni dikurangi 30%, sedangkan Juli dipotong 20%,” terangnya.

Setiap laporan masyarakat, termasuk dari MAKI tentu KPK akan melakukan langkah-langkah analisa lebih lanjut dengan lebih dahulu melakukan verifikasi mendalam terhadap data yang diterima

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Ahmad Yani berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliar.