Demi mengatasi kemacetan, Polda DIY melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa damai.

"Kalau bicara target, kita enggak bisa targetin, karena itu kewenangan DPP. Jadi kita enggak bisa target," ucap Gembong saat dikonfirmasi Senin (23/9).

Tuntutan yang mereka suarakan diantaranya batalkan UU KPK dan tinjau ulang pasal bermasalah dalam RKUHP.

"Ketika pengemudi melakukan pelanggaran lalin itu tercatat dalam chip pada kartu SIM itu, dan juga tercatat pada server kita," ungkap Refdi

"Kita menunggu sampai DPRD nanti mudah-mudahan mereka segera tuntas proses kelengkapan dewan, terus masuk salah satu agenda yang dibicarakan awal," kata Anies

Lebih lanjut,Oce mengatakan uji materi tersebut dilakukan guna mempersoalkan indikasi adanya cacat formil dan cacat materiil dalam pembentukan revisi UU KPK.

Bupati Wandik yang dihubungi dari Jayapura mengatakan sebagai kepala daerah pihaknya mendukung permintaan tersebut mengingat yang menjadi korban adalah masyarakat karena KSB menggunakan mereka sebagai tameng.

Akan tetapi di sisi lain, menurutnya, penundaan itu seperti merupakan upaya untuk meredakan sikap kekecewaan masyarakat atas pemerintah yang tidak mampu memenuhi ekspektasi publik soal revisi UU KPK.

"Hal itu juga sudah dinyatakan oleh pak Prabowo dan Pak Fadli Zon bahwa Wagub DKI adalah hak PKS," ujarnya.

Menurut dia, usulan penerbitan perppu menjadi langkah yang tepat untuk mengembalikan citra pemerintah sebagai lembaga yang mendukung penuh penguatan KPK.

Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, pengesahan UU KPK yang baru bertujuan untuk mendorong dunia investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Penolakan, kata dia, akan menunjukkan sikap yang tegas dari Presiden Jokowi.

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra hanya menjalankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan Mulan Jameela dan kawan-kawan," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco

Penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di Pekanbaru diperpanjang hingga dua hari ke depan, akidat kabut asap yang kian pekat.

"Saya menolak rencana pihak Universitas Trisakti memberikan penghargaan 'Putra Reformasi' kepada Pak Jokowi," kata Andre saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (22/9).