Belum Sodorkan Nama Pimpinan DPRD DKI, Begini Jawaban PDIP

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 September 2019
  Belum Sodorkan Nama Pimpinan DPRD DKI, Begini Jawaban PDIP

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, mengatakan pihaknya tak memiliki target untuk menyerahkan nama menjadi Ketua Legislatif Kebon Sirih defititif pada periode 2019-2024.

Sebab, kata Gembong, urusan nama calon Ketua DPRD DKI periode lima tahun ke depan tengah digodok Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

Baca Juga:

Tanggapi Sandi Soal Status Jomlonya, Anies Berkilah Tunggu Proses di DPRD

"Kalau bicara target, kita enggak bisa targetin, karena itu kewenangan DPP. Jadi kita enggak bisa target," ucap Gembong saat dikonfirmasi Senin (23/9).

Saat ini baru ada tiga dari lima partai yang telah mengirimkan kadernya untuk menjadi pimpinan DPRD definitif. Yakni, M. Taufik perwakilan dari Partai Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari PKS dan Zita Anjani dari PAN.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono
Gembong Warsono mengungkapkan wewenang penentuan Ketua DPRD berada di DPP PDIP (MP/Asropih)

Partai yang kini belum menyetorkan nama sebagai pemimpin yaitu PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD, dan Partai Demokrat mengisi kursi Wakil Ketua DPRD DKI.

Sebetulnya partai berlambang banteng moncong putih ini diberi kesempatan selama sebulan dalam menggodok nama calon pimpinannya setelah mereka di lantik pada 26 Agustus 2019 lalu.

Namun kata Gembong waktu masih terlalu panjang untuk menuntaskan nama pimpinan wakil rakyat DKI yang baru.

"Dalam ketentuan kan sebetulnnya masih diberikan ruang atau waktu selama satu bulan setelah pelantikan. Jadi masih panjang," jelasnya.

Gembong pun mengakui, belum adanya penetapan susunan pimpinan DPRD DKI bakal berpengaruh terhadap kinerja Dewan Kebon Sirih. Imbasnya program fraksi-fraksi tak bisa berjalan makasimal.

"Ya, dampaknya itu, tapo kan masih ada ruang dan waktu. Makanya tahapan yang kita lakukan sambil menunggu keputusan Parpol, sekarang kita lakukan komunikasi politik dengan partai-partai pemilih fraksi di DPRD. Sehingga ketika ada keputusan dari partai masing-masing, lobi-lobi sudah berjalan denga baik," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegur anggota Parlemen Kebon Sirih yang hingga kini belum rampung menetapkan susunan pimpinan DPRD DKI periode 2019-2024.

Baca Juga:

PKS Pastikan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu Masih Berstatus Cawagub DKI Jakarta

Lantaran baru ada tiga partai yang mengirimkan kadernya untuk menjadi pimpinan DPRD. Yakni, M. Taufik perwakilan dari Partai Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari PKS dan Zita Anjani dari PAN.

Padahal batas waktu penetapan hingga 26 September mendatang.

"Kita sudah ditegur Kemendagri agar segera menetapkan susunan pimpinan DPRD," tandas M.Arifin.(Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

#DPRD DKI Jakarta #PDIP #Gembong Warsono #PDI Perjuangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Bagikan