Belum Sodorkan Nama Pimpinan DPRD DKI, Begini Jawaban PDIP

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 September 2019
  Belum Sodorkan Nama Pimpinan DPRD DKI, Begini Jawaban PDIP

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, mengatakan pihaknya tak memiliki target untuk menyerahkan nama menjadi Ketua Legislatif Kebon Sirih defititif pada periode 2019-2024.

Sebab, kata Gembong, urusan nama calon Ketua DPRD DKI periode lima tahun ke depan tengah digodok Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

Baca Juga:

Tanggapi Sandi Soal Status Jomlonya, Anies Berkilah Tunggu Proses di DPRD

"Kalau bicara target, kita enggak bisa targetin, karena itu kewenangan DPP. Jadi kita enggak bisa target," ucap Gembong saat dikonfirmasi Senin (23/9).

Saat ini baru ada tiga dari lima partai yang telah mengirimkan kadernya untuk menjadi pimpinan DPRD definitif. Yakni, M. Taufik perwakilan dari Partai Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari PKS dan Zita Anjani dari PAN.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono
Gembong Warsono mengungkapkan wewenang penentuan Ketua DPRD berada di DPP PDIP (MP/Asropih)

Partai yang kini belum menyetorkan nama sebagai pemimpin yaitu PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD, dan Partai Demokrat mengisi kursi Wakil Ketua DPRD DKI.

Sebetulnya partai berlambang banteng moncong putih ini diberi kesempatan selama sebulan dalam menggodok nama calon pimpinannya setelah mereka di lantik pada 26 Agustus 2019 lalu.

Namun kata Gembong waktu masih terlalu panjang untuk menuntaskan nama pimpinan wakil rakyat DKI yang baru.

"Dalam ketentuan kan sebetulnnya masih diberikan ruang atau waktu selama satu bulan setelah pelantikan. Jadi masih panjang," jelasnya.

Gembong pun mengakui, belum adanya penetapan susunan pimpinan DPRD DKI bakal berpengaruh terhadap kinerja Dewan Kebon Sirih. Imbasnya program fraksi-fraksi tak bisa berjalan makasimal.

"Ya, dampaknya itu, tapo kan masih ada ruang dan waktu. Makanya tahapan yang kita lakukan sambil menunggu keputusan Parpol, sekarang kita lakukan komunikasi politik dengan partai-partai pemilih fraksi di DPRD. Sehingga ketika ada keputusan dari partai masing-masing, lobi-lobi sudah berjalan denga baik," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menegur anggota Parlemen Kebon Sirih yang hingga kini belum rampung menetapkan susunan pimpinan DPRD DKI periode 2019-2024.

Baca Juga:

PKS Pastikan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu Masih Berstatus Cawagub DKI Jakarta

Lantaran baru ada tiga partai yang mengirimkan kadernya untuk menjadi pimpinan DPRD. Yakni, M. Taufik perwakilan dari Partai Gerindra, Abdurrahman Suhaimi dari PKS dan Zita Anjani dari PAN.

Padahal batas waktu penetapan hingga 26 September mendatang.

"Kita sudah ditegur Kemendagri agar segera menetapkan susunan pimpinan DPRD," tandas M.Arifin.(Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Sementara Usulkan Wagub DKI Jakarta Lebih Dari Satu Orang

#DPRD DKI Jakarta #PDIP #Gembong Warsono #PDI Perjuangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Bagikan