Headline

Ribuan Massa Membludak di Jalan Colombo, Berbagai Seruan Tuntutan Menyeruak

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 September 2019
  Ribuan Massa Membludak di Jalan Colombo, Berbagai Seruan Tuntutan Menyeruak

Massa aksi memenuhi Jalan Colombo, Sleman, Yogyakarta, Senin (23/9) (MP/Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat bergerak memenuhi Jalan Colombo, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksinya massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah dan DPR terkait sengkarut legislasi yang belakangan jadi kontroversi.

Berdasarkan pantauan merahputih.com, massa yang sebagian besar berpakaian hitam mulai berkumpul dilampu merah simpang tiga Jalan Gejayan dan pertigaan depan kampus UIN Sunan Kalijaga setelah makan siang. Mereka kemudian bergerak ke sepanjang jalan Colombo sambil membawa spanduk tuntutan. Makin siang, massa makin menyemut dan memenuhi jalan Colombo.

Baca Juga:

Massa HMI Bakar Foto Irjen Firli Sambil Nyanyi 'Jokowi Gagal' di Depan Istana

Nampak beberapa orator menyuarakan tuntutan dari atas mobil dengan pengeras suara. Massa aksi turut membawa keranda yang bertuliskan Save Kpk. Mereka menggotong keranda sambil berteriak innailahi.

Ribuan massa menggelar aksi menuntut perbaikan sistem legislasi di Yogyakarta
Ribuan massa menuntut penyelesaian kekacauan legislasi yang belakangan menjadi kontroversi (MP/Ist)

Tuntutan yang mereka suarakan diantaranya batalkan UU KPK dan tinjau ulang pasal bermasalah dalam RKUHP.

Tuntutan lainnya yang diisampaikan massa aksi yakni:

1. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.

2. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.

3. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.

4. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

5. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Baca Juga:

Pimpinan DPR Datangi Istana, PAN Tanpa Syarat Beking Jokowi Tunda RKUHP

Hingga kini aksi massa masih berlangsung. Situasi terpantau aman dan kondusif. Polisi nampak berjaga-jaga di sekitar lokasi.(*)

Pemandangan aerial massa aksi menyemut di Jalan Colombo, Sleman, Yogyakarta
Foto aerial ribuan massa menggelar aksi di Jalan Colombo, Sleman, Yogyakarta (MP/Ist)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Teresa Ika, reporter dan kontributor merahputih.com untuk Yogyakarta dan sekitarnya.

Baca Juga:

6.700 Personel TNI-Polri Siap Pisahkan Ribuan Pendemo Beda Kubu di DPR

#Aksi Unjuk Rasa #Aksi Massa #KUHP #Revisi UU KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Gelar Sidang Maraton Uji Materiil KUHP Baru, Aturan Lambang Negara Hingga Jeratan Pidana Ranjang
Rumusan pasal yang luas dan multitafsir tersebut berpotensi mengkriminalisasi penggunaan lambang negara dalam konteks akademik, kebudayaan, serta ekspresi kebangsaan
Angga Yudha Pratama - Senin, 18 Mei 2026
MK Gelar Sidang Maraton Uji Materiil KUHP Baru, Aturan Lambang Negara Hingga Jeratan Pidana Ranjang
Indonesia
Habiburokhman Tegaskan Polisi Tidak Bisa Lagi Bertindak Sewenang-wenang Usai KUHAP Baru Resmi Berlaku
Regulasi ini secara khusus dirancang untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyidik di lapangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Habiburokhman Tegaskan Polisi Tidak Bisa Lagi Bertindak Sewenang-wenang Usai KUHAP Baru Resmi Berlaku
Indonesia
Implementasi KUHAP Baru Wajib Jamin HAM dan Restorative Justice, Aparat Diminta Jangan Sewenang-wenang
Selain aspek perdamaian, kepastian hukum dalam tahap penyelidikan menjadi poin krusial yang mengalami perombakan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 April 2026
Implementasi KUHAP Baru Wajib Jamin HAM dan Restorative Justice, Aparat Diminta Jangan Sewenang-wenang
Indonesia
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Ribuan buruh menggelar aksi di DPR RI dan Monas jelang May Day 2026. Simak tuntutan KSPI dan potensi dampak lalu lintasnya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 April 2026
Ribuan Buruh Datangi DPR hingga Monas Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing
Indonesia
Demo Solidaritas Aktivis Andrie Yunus dekat Istana Negara, Polisi Siagakan Seribu Lebih Aparat
Personel yang diterjunkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
Demo Solidaritas Aktivis Andrie Yunus dekat Istana Negara, Polisi Siagakan Seribu Lebih Aparat
Indonesia
Aturan Kerja Sosial di KUHP Baru Masih Ruwet, DPR RI Desak Segera Sinkronisasi Masif
Selain masalah teknis, Rapidin memberikan peringatan keras agar penyusunan aturan pelaksana KUHP tetap mengutamakan objektivitas hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 Maret 2026
Aturan Kerja Sosial di KUHP Baru Masih Ruwet, DPR RI Desak Segera Sinkronisasi Masif
Indonesia
DPR Ingatkan Jokowi Sebagai Presiden tidak Bisa Cuci Tangan Atas Revisi UU KPK
Jokowi menyatakan revisi UU KPK 2019 lalu merupakan inisiatif dari legislatif atau DPR, bukan datang dari pemerintah.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 Februari 2026
DPR Ingatkan Jokowi Sebagai Presiden tidak Bisa Cuci Tangan Atas Revisi UU KPK
Indonesia
Respons Polemik Revisi UU KPK, Said Abdullah Minta DPR Utamakan Kepentingan Bangsa
Politikus PDIP, Said Abdullah, menanggapi polemik revisi UU KPK. Ia meminta semua pihak tak terjebak dengan perdebatan soal aktor dibalik revisi UU itu.
Soffi Amira - Kamis, 19 Februari 2026
Respons Polemik Revisi UU KPK, Said Abdullah Minta DPR Utamakan Kepentingan Bangsa
Indonesia
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
KPK saat ini memilih untuk mencurahkan seluruh energi pada penguatan aspek pendidikan antikorupsi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Februari 2026
Ogah Pusing Revisi UU KPK, Setyo Budiyanto Pilih Gaspol Sikat Koruptor Kelas Kakap
Indonesia
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa narasi "inisiatif DPR" tidak bisa berdiri sendiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Mentahkan Pernyataan Jokowi, DPR Pastikan Tim Pemerintah Hadir Saat Pembahasan UU KPK
Bagikan