"Masa ngga ada calon lain yang lebih kredibel untuk ditunjuk? Kok sepertinya kita kekurangan orang yang bagus, bersih, dan kompeten. Itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel," kata Adnan

Eks narapidana kasus korupsi Emir Moeis ditunjuk menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Pupuk Iskandar adalah anak usaha dari BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero).

Tersangka kasus korupsi kredit fiktif di Bank Bapas 69 Magelang berinisial SN (42) diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 11,6 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Askrindo Mitra Utama (AMU) tahun anggaran 2016-2020.

Terkait itu, Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penyelidikan. Ditemukan hasil jika warga bernama Lee In Wong salah menuliskan NIK saat melakukan vaksinasi.

"Stok vaksin sekarang ada 70 juta. Ini bisa untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di daerah," ujar Luhut saat meninjau vaksinasi massal di SMAN 1 Solo, Jawa Tengah, Kamis (5/8)

"Nanti akan kita sampaikan karena yang bersangkutan memang masih dalam pemeriksaan sekarang ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel," kata Sukamta

PT KAI menyampaikan informasi terkait syarat calon penumpang kereta api jarak jauh selama PPKM diberlakukan hingga 9 Agustus mendatang.

"Vaksinasi ini bisa menjadi harapan siswa untuk kembali sekolah. Karena guru juga sudah divaksin, sekarang siswa," ucap dia.

Sumarno gagal mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan (NIK) miliknya sudah digunakan oleh orang lain.

"Seharusnya sejak dini bisa disampaikan rekam jejak orang ini oleh Polda Metro Jaya. Bukan malah pertama kali diungkap oleh media massa," kata Sahat

Dia berharap ada anggaran yang bisa digeser, sekalipun torehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021 hingga akhir Juli masih di bawah 30 persen.

Kepala PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, bilyet tersebut tidak akan bisa dicairkan jika kurang dari nominal yang tertera dalam bilyet.