PKS: Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut perubahan-perubahan istilah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 terbukti dapat membingungkan. Bahkan pejabat pemerintah sendiri dibuat kesulitan menjelaskan, apalagi masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengaku tidak mudah menjelaskan tentang PPKM berlevel ke masyarakat.

Baca Juga

Selama PPKM Level 4, Mobilitas Warga Jakarta Turun Drastis

"Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Oleh karena itu, Sukamta mahfum jika beberapa ahli khawatir Indonesia bisa masuk dalam jebakan pandemi. Pasalnya, sejak awal kebijakan pemerintah membingungkan dan tanpa arah yang jelas yang terlihat dari berganti-gantinya istilah.

Sukamta menduga, kebingungan pemerintah ini karena sejak awal tidak menggunakan panduan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU, ada dua pendekatan besar dalam pengendalian wabah, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Ini kesannya pemerintah ubah-ubah istilah yang sekarang ini disebut PPKM berlevel karena ingin menghindari kebijakan karantina yang diatur di UU, karena tidak mau membayar kompensasi ke warga," ujarnya.

"Di sisi lain pemerintah selalu bimbang antara kepentingan ekonomi dengan kesehatan, akhirnya banyak RS yang kolaps, kematian jumlahnya masih tinggi, dan ekonomi jeblok lagi," sambung politikus Partai Dakwah ini.

Sukamta berharap pemerintah menggunakan UU sebagai panduan karena kepatuhan pada UU yang dibuat pada masa longgar, pasti hasilnya akan lebih baik daripada keputusan sesaat saat kondisi buruk.

"Kita tentu tidak ingin semakin banyak rakyat yang menjadi korban pandemi. Pemerintah jangan lagi membuat istilah dan kebijakan yang membingungkan, yang bisa mengarah terjadinya jebakan pandemi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Simak, Ini Sejumlah Aturan Perjalanan Selama Perpanjangan PPKM Level 4