Alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIII/tahun 1988 ini menjamin TNI AL tidak disusupi paham komunis.

"Kunjungan wisman kita masih rendah. Memang kunjungan wisman sangat berpengaruh terhadap perekonomian, terutama bagi daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai penggeraknya," ucap Kepala BPS Margo Yuwono

Kini, BPR secara sah dapat mengikuti lelang untuk membeli agunan dari debitur macet melalui lelang dan non-lelang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Boy Rafli Amar menjenguk Iptu Budi Basra di Rumah Sakit Bhayangkara, Jayapura pada Jumat (1/10).

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta DIY tengah mengkaji pemberian izin penyelenggaraan konser dan sejumlah event masyarakat.

Sebanyak 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait surat keputusan (SK) pemberhentian dari lembaga antirasuah.

Patung Soeharto justru berdiri di rumah dinas (Rumdin) Loji Gandrung Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Jalan Slamet Riyadi.

Polri menyebut rekam jejak 57 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi pertimbangan dalam perekrutan menjadi ASN.

Ratusan warga di 15 desa di Kabupaten Cirebon, secara serentak dilatih literasi digital oleh 45 pandu digital yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tim Advokasi juga menilai pembubaran secara paksa dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menyampaikan pertemuan tersebut akan dilakukan jika mekanisme perekrutan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah rampung.

"Saya yakin bahwa rezim KPK tidak akan lama. Sekarang mengalami osteoporosis moral, krisis degradasi moral, sehingga harus dibawa ke ICU," tegas Busyro.

Satpol PP Sawah Besar telah menurunkan puluhan spanduk dengan tulisan penolakan nonton film Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI) yang tepasang di tembok-tembok fasilitas umum.

"Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia." ujar Surahman

Ia mengatakan bagi pelanggar lalin juga tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri (PN) untuk mengikuti sidang. Masyarakat cukup ditilang di tempat dengan disuntik vaksin di tempat.