Selain itu, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi di setiap kabupaten dalam empat tahun mendatang.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.

Presiden Prabowo juga menargetkan membangun total 500 rumah sakit berkualitas tinggi sehingga nantinya ada satu RS di tiap kabupaten dalam periode 4 tahun ini.

Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.

Pada 23 Agustus 2025, pukul 18.00 WITA, status Gunung Lewotobi Laki-laki turun dari awas menjadi siaga atau level III.

Presiden Prabowo yakin RS PON Mahar Mardjono dapat menjadi Center of Excellence bagi RS-RS yang juga menjadi pusat pendidikan dan riset, terutama yang khusus berkaitan dengan otak dan saraf.

Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.

Pemerintah Kota Tangerang terus mengimbau masyarakat untuk mengikuti perkembangan cuaca melalui sumber resmi

Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah lainnya.

Dari sisi harga beras terjadi kenaikan. Namun, saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga di pasaran.

Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.

Kantor media Gaza juga menyatakan bahwa saat ini tidak ada tenda atau perlengkapan tempat tinggal yang tersedia di titik-titik perbatasan

Selain proyek tanggul laut, Kemenko Infrastruktur terhadap agenda prioritas pemerintah, antara lain perbaikan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dan perbaikan jalan daerah.

Kementerian dibutuhkan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi maupun kebijakan di Arab Saudi, serta hal-hal lainnya yang masih membutuhkan peningkatan.