Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim realisasi program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan untuk tahun anggaran 2026 telah mencapai Rp 2,6 triliun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran revitalisasi pada 2026 sebesar Rp 14 triliun yang mencakup 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Saat ini kementeriannya telah menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan 4.838 satuan pendidikan, dengan penyaluran bantuan yang telah menjangkau 3.408 sekolah.
"Total dana yang sudah kami salurkan untuk tahun 2026 adalah Rp 2,6 triliun," ujar Mu'ti dalam jumpa pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (6/5).
Baca juga:
Komisi X DPR RI Bakal Perketat Izin Daycare Lewat Regulasi Pendidikan Informal
Ia menjelaskan, program revitalisasi sekolah diprioritaskan pada daerah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, di antaranya Sulawesi Utara, Madura, serta Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah masuk dalam skema bantuan pemerintah.
Selain revitalisasi, pemerintah juga mempercepat program digitalisasi pendidikan. Sepanjang 2025, Kemendikdasmen telah menyediakan perangkat pembelajaran digital berupa papan interaktif, laptop, serta diska lepas eksternal bagi ratusan ribu sekolah.
Program digitalisasi tersebut telah direalisasikan di 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah juga memastikan dukungan infrastruktur dasar agar perangkat digital dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sebanyak 8.152 satuan pendidikan yang belum memiliki akses internet kini telah mendapatkan layanan konektivitas, termasuk melalui pemanfaatan layanan satelit Starlink untuk wilayah terpencil.
"Bagaimana kalau daerah tidak ada internet? Nah, solusinya kita bantu dengan penyaluran saluran internet itu, dengan Starlink itu kita bangun untuk 8.152 sekolah," kata Mu'ti.
Pemerintah mengatasi kendala ketersediaan listrik di daerah tertinggal. Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT PLN untuk menghadirkan akses listrik bagi 2.389 satuan pendidikan yang sebelumnya belum teraliri listrik.
"Langkah revitalisasi dan digitalisasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam pemerataan kualitas pendidikan nasional, terutama bagi sekolah di wilayah terpencil dan tertinggal," katanya.
