Hubungan bilateral Indonesia Prancis telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir.

81 Barang sitaan hasil rampasan dari 32 perkara tindak pidana korupsi laku saat pelelangan pada 11 Juni 2025.

PT KAI menyediakan 840.960 tempat duduk selama periode libur Kenaikan Yesus Kristus dan akhir pekan.

Job Fair Bekasi Pasti Kerja 2025 di Jababeka diserbu lebih dari 25 ribu pencari kerja. Kericuhan pun tak terelakkan. Simak tanggapan Bupati Bekasi dan Menteri Ketenagakerjaan.

Penerimaan CPNS ini telah melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan, kompetitif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme

Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Pemprov DKI Jakarta saat ini dapat memberikan beasiswa hingga jenjang S3 kepada mahasiswa yang berprestasi.

Deddy mengganti posisi Mayjen TNI Rafael Granada Baay yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Rafael ditempatkan dalam posisi baru sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mendorong pembentukan regulasi atau undang-undang untuk melestarikan ondel-ondel sebagai bagian dari warisan budaya Betawi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron disambut dengan upacara kenegaraan yang meriah di Istana Negara.

Lewat DTSEN, bantuan sosial diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mengurangi kemiskinan secara efisien dan akuntabel.

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Papua Barat.

Kedua pemimpin menyampaikan keterangan pers bersama (join press statement) terkait dengan sejumlah poin pembahasan yang telah dibicarakan pada saat pertemuan.

Dalam pandangannya, anggota DPRD DKI Jakarta mendorong adanya larangan merokok di tempat hiburan malam.

DPR RI tidak ingin BAZNAS jadi superbody tanpa kontrol

Hal ini diwujudkan melalui program literasi dan inklusi keuangan bertajuk Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau “Gencarkan Goes To Pulau Pramuka” di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara.

Timwas haji DPR RI sudah berangkat ke Arab Saudi untuk segera melakukan evaluasi penyelenggaraan haji secara langsung.

Siapa pun yang dipanggil bertujuan membuat terang tindak pidana, seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Kebijakan ini bertujuan memastikan manfaat jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses transportasi umum yang terjangkau.