Pramono Berkeinginan Kuat Terapkan Jalan Berbayar Elektronik di Jakarta, Pendapatan untuk Subsidi Transportasi

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan keinginannya untuk menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.

Nantinya, seluruh pendapatan dari penerapan ERP tersebut akan dialokasikan untuk subsidi transportasi bagi 15 golongan masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan ini bertujuan memastikan manfaat ERP dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses transportasi umum yang terjangkau.

Pramono tegaskan, penerapan ERP ini belum dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena perlu melakukan kajian dan menampung masukan dari warga.

"Tapi suatu hari, bukan sekarang ya, ERP-nya saya mau pasang. Gak apa-apa, bayar semua ERP. Parkir, bayar semua. Tetapi bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan," kata Pramono di Jakarta, Rabu (28/5).

Baca juga:

Pramono Setujui Usul DPRD soal Larangan Menjual Hingga Konsumsi Rokok Radius 200 Meter di Wilayah Sensitif Jakarta

Penerapan ERP juga merupakan upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Pramono menilai, masalah kemacetan sebagian besar disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

Karena itu, ia menilai perlunya kebijakan yang mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan transportasi umum. Pemerintah DKI sendiri telah menerapkan kebijakan wajib bagi ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu.

"Setiap hari Rabu saya wajibkan seluruh ASN di Jakarta untuk naik transportasi umum. Apa hasilnya? Dulu ketika awal-awal saya tahu pasti saya diprotes. Tapi kepada 15 golongan kan saya gratis kan. Termasuk ASN dari mana aja, mau ke sini gratis," ucap Pramono.

Meski sempat menuai protes di awal, kebijakan ini menunjukkan hasil positif dengan adanya peningkatan signifikan penggunaan transportasi umum oleh ASN yang mencapai 98 persen.

Pramono menambahkan, layanan gratis Transjabodetabek juga diberlakukan terhadap 15 golongan masyarakat baik Jakarta maupun luar Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperluas jangkauan transportasi umum dengan membuka tujuh rute baru Transjabodetabek.

"Sehingga warga dari daerah penyangga bisa memiliki pilihan transportasi yang nyaman dan terjangkau," tutupnya. (Asp)