Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 Triliun untuk Penanganan Banjir

MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta serius melakukan pengendalian banjir dan rob di Ibu Kota. Pemerintah DKI menggelontorkan uang senilai Rp 2,62 triliun untuk periode 2025–2027 dalam penanganan masalah tersebut. Proyek tersebut diberi nama JakTirta, sebagai upaya memperkuat ketahanan Jakarta terhadap ancaman banjir dan rob. Program ini ditandai penandatanganan pencanangan kontrak oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bersama perusahaan pelaksana.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program ini dirancang untuk jangka menengah, bukan penanganan darurat yang bersifat reaktif.

"Nilai dari penandatanganan ini Rp 2,62 triliun untuk memperkuat ketahanan Kota Jakarta terhadap banjir dan rob. Untuk penanganan proyek banjir di Jakarta, kami namai JakTirta. Kenapa JakTirta, Jak ialah Jakarta, tirta artinya air," ujar Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/12).

Lebih lanjut ia menyebut proyek JakTirta dimulai dengan pengadaan tender sejak pertengahan 2025, dilanjutkan penandatanganan kontrak pada akhir 2025, dan proyek dikerjakan pada awal 2026 hingga menjelang akhir 2027. "Mudah-mudahan ini jadi program menengah, sehingga paket ini juga sampai dengan akhir 2027. Mudah-mudahan dengan demikian penanganan tanggul, embung dan sebagainya menjadi lebih baik," ucapnya.

Baca juga:

Prabowo Janji Pantau Setiap Hari Penanganan Banjir Sumatera, Perbaikan Terus Dilakukan

Menurut dia, penandatanganan kontrak dilakukan lebih awal agar proses pengerjaan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Pramono menilai praktik tersebut kerap menimbulkan masalah serapan anggaran dan beban kerja berlebihan di penghujung tahun.

"Karena ini memang penanganan untuk jangka menengah dan seperti yang saya sampaikan bahwa saya mengizinkan kontraknya itu ataupun prosesnya itu dilakukan lebih awal, tidak ditumpuk di akhir tahun kemudian menyebabkan kesibukan yang luar biasa di November dan Desember," imbuhnya.

Eks anggota DPR empat periode ini menegaskan, penanganan banjir yang reaktif tidak lagi relevan untuk Jakarta yang menghadapi tantangan banjir dan rob secara rutin. Oleh sebab itu, pelaksanaan proyek multiyears ini diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur pengendali air yang mampu menekan volume banjir Jakarta. "Penanganan banjir di Jakarta, sekali lagi, tidak bisa hanya bersifat jangka pendek atau kalau terjadi banjir baru kemudian kita tergopoh-gopoh," urainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan proyek ini dibagi ke empat klaster utama. Hal itu meliputi pembangunan sistem polder, pembangunan kali dan sungai, pembangunan embung atau waduk, serta pembangunan dan perkuatan tanggul pengaman pantai.

"Lokasi-lokasi yang akan kami kerjakan diarahkan untuk menangani genangan pada wilayah-wilayah yang secara historikal mengalami kejadian genangan berdasarkan data sebaran genangan periode 2020 sampai dengan 2024, periode genangan dan banjir yang berulang," jelas Ika.

Paket kegiatan yang diluncurkan terdiri dari sembilan paket pembangunan sistem polder di 13 lokasi dengan penambahan 63 unit pompa baru, dua paket pembangunan embung di tiga lokasi, dua paket pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 2 kilometer, serta revitalisasi sungai sepanjang 2 kilometer.(Asp)

Baca juga:

Jawab Pernyataan Komeng soal Jawa Barat Penyebab Banjir Jakarta, Pramono: Tak Sepenuhnya Akibat Daerah Penyangga