Timwas DPR Evaluasi Penyelenggaraan Haji untuk Cegah Terjadinya Masalah yang Berpotensi Ganggu Jemaah


Jemaah Calon Haji Indonesia di Arab Saudi. (Foto: dok. Kementerian Agama)
MerahPutih.com - Penyelenggaraan ibadah haji tengah berlangsung. Namun, dalam pelaksanaanya sejumlah sorotan datang.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI pun sudah berangkat ke Arab Saudi untuk segera melakukan evaluasi penyelenggaraan haji secara langsung. Termasuk dalam rangka menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Kami DPR akan memastikan bahwa mereka (Kemenag) sudah sanggup siap menata ini dan tidak ada permasalahan,” kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya dikutip Rabu (28/5).
Baca juga:
Timwas Haji DPR Apresiasi Kartu Nusuk Digital, Tapi Masih Ada Kendala
Menurut Cucun, apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan segera oleh Pemerintah, maka akan terjadi kericuhan saat pelaksanaan puncak haji. Sehingga Timwas haji akan mengecek semua penginapan untuk mengetahui sejauh apa para jemaah terpisah.
"Kalau nggak bisa ditangani, harus bisa (diselesaikan). Masih ada waktu seminggu lah untuk menata ini semua,” tuturnya.
Dia juga meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk kerja ekstra untuk melayani jemaah haji Indonesia.
Baca juga:
Pasalnya, masih banyak keluhan dari para jemaah yang terpisah, khususnya yang suami-istri dalam satu kloter, namun terpisah di penginapan yang berbeda.
“Saya minta kepada Direktorat Jenderal yang mengurusi haji ini harus betul-betul bekerja ekstra dan pastikan tidak ada lagi cerita Jemaah yang satu kloter bisa terbagi jadi 5 rumah, 6 rumah," kata Cucun.
Diketahui, Kemenag mencatat sebanyak 177.233 jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Jumlah itu mencakup 87,17 persen dari total rencana kedatangan jemaah haji reguler sebesar. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah

Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
